INILAHCOM, Jakarta - Calon legislatif dari Partai Gerindra Sudirman Said mengingatkan bahwa pemimpin itu harus memberi teladan dan menjunjung nilai-nilai luhur serta menjauhi konflik kepentingan.
"Berapapun aturan hukum positif yang dibuat atau disiapkan, potensi dilanggar cukup besar. Yang lebih penting dari hukum positif adalah nilai- nilai luhur, norma, etika," kata Sudirman pada diskusi 'Fenomena Dukungan Pejabat Publik dan Kepala Daerah terhadap Petahana dan Potensi Pelanggaran' di Warunk Upnormal Coffe, Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Diskusi yang diselenggarakan KODE Inisiatif itu juga menghadirkan Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu), Taufik Basari (Partai NasDem), dan Veri Junaidi (Kode Inisiatif).
Sudirman menjelaskan, para pemimpin ketika berpolitik diniatkan untuk memberikan kontribusi guna kemajuan bangsa. Bukan berebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Sudirman lalu memberi beberapa catatan dari Pilgub Jawa Tengah yang baru saja diikutinya, yang ditemui banyak dugaan pelanggaran. Misalnya, sampai Pilgub Jateng selesai masih terdapat sebanyak 3,7 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah. Selain itu, KPU Jateng juga gagal melakukan lelang sampai tiga kali sehingga sosialisasi kandidat tidak bisa maksimal.
Bukan hanya itu saja, tekanan dari aparat juga sangat luar biasa, termasuk lembaga survei yang berpihak. Ditambah lagi petahana yang menyalahgunakan kekuasaan dan anggaran.
"Bupati, walikota, gubernur, presiden adalah pemimpin seluruh rakyat, bukan hanya pimpinan bagi partai pendukung," ujar Sudirman.
Karena itu, menurut Sudirman, perlu adanya lembaga pengawas independen dari masyarakat untuk mengawasi pemilu supaya berjalan dengan jurdil dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat.
"Posisi kami, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerukan supaya gubernur, bupati, walikota dari partai koalisi fokus ke pelayanan rakyat, bukan bergabung menjadi tim sukses," tegas Tim Sukses Nasional Capres-Cawapres, Prabowo-Sandi ini. [lat]
No comments:
Post a Comment