INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta dengan alasan sering banjir.
Padahal, kata HNW, ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI dan ikut kontestasi pemilu presiden 2014 mengklaim lebih mudah mengatasi banjir ketika memiliki kekuasaan sebagai Presiden RI.
"Kisah banjir di Jakarta. Ada yang lupa janjinya bila jadi Presiden lebih mudah atasi banjir. Ada juga Presiden yang karena banjir di Jakarta, maka Ibu Kota Indonesia akan dipindahkan," kata HNW melalui akun Twitter miliknya yang dikutip Selasa (30/4/2019).
Selain itu, HNW mengatakan tetap membantu masyarakat Jakarta yang menjadi korban banjir meskipun pesta demokrasi atau pemilu serentak 2019 sudah selesai dilaksanakan pada 17 April.
"Tapi ada juga yang tetap konsisten bantu sesama warga Jakarta korban banjir, sekalipun pemilu sudah selesai," tandasnya.
Untuk diketahui, Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI mengatakan permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Menurut dia, presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.
Jokowi menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain, karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.
"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor)," kata Jokowi.
Sementara Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta karena beberapa alasan diantaranya soal kemacetan dan banjir.
Menurut dia, saat ini lima dari sepuluh kota terbesar dari segi jumlah penduduk Indonesia berada di wilayah Jabodetabek. Tepatnya Jakarta ada 10,2 juta.
Kemudian, Bekasi sebanyak 2,4 juta, Depok sebanyak 2,1 juta jiwa. Selain itu, Tangerang sebanyak 2,04 juta dan Tangerang Selatan sebanyak 1,5 juta.
"Padahal, ibu kota negara kita saat ini adalah wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Artinya, memang kepadatan penduduknya sudah luar biasa. Apalagi Jakarta adalah kota dengan kepadatan penduduk keempat tertinggi di dunia," kata Bambang di Istana Kepresidenan.
Karena itu, Bambang mengatakan pemerintah pusat menginginkan Jakarta bisa memberikan memberikan pelayanan yang lebih baik terutama dalam fungsi sebagai ibu kota negara.
Namun, kata Bambang, semua harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Meskipun sudah mulai dengan MRT fase 1A, bukan berarti masalah transportasi di Jakarta sudah selesai.
"Masih berat masalah transportasi yang harus kita selesaikan di Jakarta. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja tahun 2013 Rp 56 triliun, mungkin angkanya sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," ujarnya. [ton]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping http://bit.ly/2VxXPbT
