Disentil OJK Soal Jiwasraya, Arya BUMN Bilang Ini

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut, pengawasan industri asuransi menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara soal manajemen baru menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN. Ini disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga di Gedung DPR usai Rapat Panja Jiwasraya, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

"Kalau namanya Asabri di bawah BUMN diawasi BUMN enggak ada yang salah. Masalah yang berhubungan regulasi-regulasi asuransi, itu baru di bawah pengawasan OJK. Ya, bagi bagi tugas saja," kata Arya di DPR, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menurut Arya, selama ini, tugas kedua instansi ini sudah cukup jelas. Dimana pengawasan industri asuransi ini sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang asuransi. Untuk itu, dalam penyelesaian setiap kasusnya, harus terus berkoordinasi.

Mengenai pengawasan investasi di setiap BUMN asuransi, memang itu menjadi kewenangan komisaris masing-masing BUMN. Hanya saja, OJK tetap memegang peran dalam supervisi dan pengawasan penempatan investasi tersebut. "Pengawasan OJK bukan hanya untuk asuransi punya BUMN tapi seluruh asuransi swasta juga ya itu mereka punya aturan main," kata dia.

Adapun OJK sebelumnya mengklaim yang paling bertanggungjawab kasus gagal bayar Jiwasraya adalah pemegang saham. OJK, hanya sebagai lapis ketiga atas kondisi industri. [ipe]

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2t4lrZg

Suhendra dan Wali Nanggroe Diminta Jadi Juru Damai

INILAHCOM, Jakarta - Konflik internal di Thailand selatan meminta tokoh intelijen internasional Suhendra Hadikuntono dan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar memainkan peran dalam menyiapkan skema perdamaian.

Permintaan itu datang dari Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand Jenderal Apirat Kongsompong saat bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andhika Perkasa dan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar di Aceh, baru-baru ini.

Di sisi lain, Jenderal Sutipan Siririkanon dari Komisi Militer Parlemen Thailand, yang juga tokoh dan representasi kaum Muslim di Thailand juga meminta Suhendra Hadikuntono menjadi juru damai konflik yang sama.

Hal itu disampaikan Datuk Seri Sutipan dalam pembicaraan melalui telepon dengan Suhendra Hadikuntono, Rabu (29/1/2020).

Konflik di Thailand selatan antara umat Muslim yang merasa dimarjinalkan atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Thailand telah terjadi sejak tahun 1960. Konflik bermula dari aneksasi atau pencaplokan wilayah dan kedaulatan Kesultanan Pattani oleh negara Thailand.

Selain Pattani, tiga provinsi lain yang berpenduduk mayoritas Muslim juga mendapat perlakuan diskriminatif, yakni Yala, Narathiwat, dan Songkhla.

Perlawanan terhadap pemerintah pusat Thailand dilakukan oleh The Pattani United Liberation Organisation (PULO), Barisan Revolusi Nasional (BRN), dan Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP).

Muslim di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan, antara lain Pattani (80%), Yala (68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%), dan Songkhla.

Seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri.

Konflik itu kini terus berlarut dan semakin meruncing karena pemerintah Thailand dianggap terlalu represif dalam merespons aspirasi kaum Melayu Muslim di Thailand selatan. Jumlah korban selama konflik sampai saat ini sudah mencapai ribuan jiwa melayang dan puluhan ribu orang luka-luka. Konflik tak kunjungi bisa ditengahi, bahkan November 2019 lalu 39 jiwa lainnya kembali menjadi korban.

Ditanya soal kesediaannya berperan menjadi juru damai Thailand selatan, Suhendra mengaku bersedia namun akan tetap berkonsultasi dan minta restu dulu kepada Presiden Joko Widodo.

"Ini suatu kehormatan bagi saya pribadi. Tapi bagaimana pun, saya ini masih warga negara Indonesia, sehingga saya tetap akan minta restu Bapak Presiden Jokowi terlebih dahulu. Jangan sampai ada kesan kita melangkahi beliau," ujar Suhendra, Rabu (29/01/2020).

Bersama Malik Mahmud, Suhendra akan segera menyiapkan 'road map' dan skema perdamaian di Thailand selatan. Secara garis besar, perdamaian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang melahirkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 akan menjadi acuan penyusunan skema perdamaian di Thailand selatan.

"Saya dan Wali Nanggroe segera berangkat ke Bangkok dan Thailand selatan untuk melakukan identifikasi masalah dan pembicaraan awal dengan semua pemangku kepentingan yang terkait konflik di Thailand selatan," tegas Suhendra.

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2U5anpR