Bicara Tanpa Bukti, Bupati Jember Disomasi

INILAHCOM, Jember - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jember mensomasi Bupati Faida terkait pernyataannya soal adanya pihak yang menunggangi aksi mereka memperingati Hari Aksara Internasional beberapa waktu lalu.

Surat somasi dilayangkan ke kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan diterima langsung oleh bagian kesekretariatan hari ini, Senin (17/9/2018).
"Aksi kemarin berdasarkan kajian ideologis dan survei lapangan selama tiga bulan," kata Ketua DPC GMNI Irham Fidaruzziar.

Ia menuturkan, usai sidang paripurna Perubahan APBD 2018 di gedung DPRD Jember pada pekan lalu, Faida mengapresiasi aksi mahasiswa yang memprotes persoalan dunia pendidikan, terutama tingginya angka buta huruf.

Namun dia juga mengecam adanya pihak-pihak yang menunggangi idealisme mahasiswa untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Kericuhan pun sempat terjadi saat mahasiswa melakukan aksi bakar kertas di kantor Pemkab.

"Saya pikir itu bukan murni mahasiswa, karena saya tahu mahasiswa GMNI. Mereka anak-anak idealis yang perlu dibina supaya niatan baik dan idealismenya tidak ditunggangi dengan hal-hal yang anarkis, yang merusak nama baik GMNI, dan merusak nama baik idealisme mahasiswa sendiri," kata Faida saat itu.

Irham menyayangkan pernyataan tanpa bukti yang menyatakan ada kepentingan lain yang menunggangi aksi GMNI. Dalam somasinya, GMNI minta Bupati Faida membuktikan tuduhan adanya kepentingan pihak lain yang menunggangi aksi mereka.

"Siapa pihak yang melaporkan dan siapa pihak yang dikatakan menunggangi aksi GMNI," kata Irham. GMNI minta Bupati Faida meluruskan pernyataan kepada publik melalui media massa bersama mereka.

GMNI memberikan waktu dua kali 24 jam kepada Bupati Faida untuk menanggapi somasi itu dengan bijaksana. "Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diperoleh jawaban yang memuaskan, kami akan melakukan upaya-upaya berikutnya, baik aksi massa maupun upaya hukum tertentu yang diatur undang-undang," lanjut Irham.

GMNI berkomitmen akan terus mengawal kebijakan bupati. Pihaknya, kata Irham, tetap berada pada garis ideologisnya dan menegaskan sikap untuk tetap independen, tidak memihak dan tidak ditunggangi siapapun. "Kami memihak atas nama kepentingan rakyat,"ucapnya.

Sementara itu, terpisah, Bupati Faida menyatakan belum tahu ada surat somasi itu. "Saya belum tahu. Nanti saya baca suratnya," katanya

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2NQTgFD