INILAHCOM, Jakarta - Ketua Presidium Nasional Jangkar Jokowi I Ketut Guna Artha menyambut baik upaya yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik Presiden Joko Widodo, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/9/2018).
"Saya melihat ini bagian dari keseriusan pemerintahan Jokowi dalam mengupayakan cegah dini tindak pidana korupsi," ujar I Ketut Guna Artha.
Dia menjelaskan gubernur merupakan kuasa pengguna anggaran sehingga harus paham betul mengelola birokrasi daerah dan APBD. Dengan pengenalan cegah dini potensi korupsi, diharapkan hak-hak masyarakat dapat diimplementasikan dengan skala prioritas dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Dengan pengelolaan APBN yang Indonesia sentris, saya percaya dengan komitmen Presiden Jokowi bahwa gubernur atau kepala daerah terpilih diharapkan sebagai kepanjangan pemerintah pusat untuk dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerah," katanya.
Selain itu, dia prihatin dengan apa yang terjadi pada kasus suap yang menimpa Gubernur Jambi yang masih dalam proses persidangan tipikor serta yang membuat miris adalah apa yang disangkakan kepada 41 dari 45 anggota DPRD kota Malang oleh KPK karena diduga menerima fee dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.
"Ini harus benar-benar menjadi pelajaran bagi kepala-kepala daerah terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU maupun gubernur -wakil fubernur yang telah dilantik oleh presiden," katanya.
Dia menegaskan APBN harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Row model dalam kepemimpinan yang melayani telah dicontohkan oleh seorang presiden, semestinya menginspirasi kepala-kepala daerah.
"Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak presiden Jokowi sekali lagi," pungkasnya. [rok]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2wUixV8
No comments:
Post a Comment