INILAHCOM, Jakarta - Nasional Garda Nawacita (NGN) menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan takut dengan gerakan #2019GantiPresiden. Padahal narasi tersebut merupakan hal yang biasa saja.
"Apalagi Hastag 2019 Ganti Presiden tersebut tidak melanggar UU Gerakan ganti presiden kalau merujuk pada UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017), secara harafiah dan normatif belum bisa disebut kampanye. Karena UU Pemilu kita sangat rigid dalam mengatur apa itu kampanye," kata Ketua Komite Nasional Garda Nawacita, Abdullah Kelrey, lewat keterangannya, Selasa (11/9/2018).
Kelrey menuturkan bila ditelisik sangat jelas kampanye dalam UU disebut sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam rangka untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya.
Sementara saat ini belum ada pasangan calon yang definitif ditetapkan KPU jadi sah - sah saja kalau gerakan #2019GantiPresiden tersebut di gaungkan.
"Kalau semarang terjadi penolakan di daerah bisa saja itu dari pihak pemerintah yang merasa risih dan takut akan gerakan tersebut," cetusnya.
Dia menambahkan saat ini yang perlu pemerintah awasi adalah jangan sampai asing menguasai negara kita dan merusak budaya bangsa kita. Apalagi keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak menentu ditambah dengan melemahnya rupiah terhadap dollar.
"Bukan takut sama #2019GantiPresiden. Dalam kesempatan ini juga kami undang rakyat indonesia untuk taggal 20 September gabung bersama kami untuk melakukan konsolidasi bersama mengevauasi kinerja pemerintah, karena keadaan ekonomi semakin tidak menentu," tutupnya. [wll]
No comments:
Post a Comment