INILAHCOM, Jakarta - Ombudsman RI meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengingatkan Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita agar tidak menimbulkan kegaduhan terkait impor beras.
"Tegur menteri dan pejabat terkait yang bermuka dua (saat Rakortas setuju, diluar menentang) agar tidak merusak kepercayaan publik," kata Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih di Jakarta, Sabtu (22/9/2018).
Menurut dia, polemik yang terjadi antara Buwas Menteri Enggar harusnya dikedepankan koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Sebab, sepertinya ada model komunikasi yang tidak clear berawal dari pengambilan keputusan di rapat koordinasi terbatas (rakortas).
"Sepertinya ada model komunikasi yang tidak clear yang berawal dari pengambilan keputusan di Rakortas, dimana didalam sudah disepakati tapi diluar saling sanggah," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan audit terhadap stok serta kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog guna mengetahui kejelasan informasi dan data terkait ketersediaan stok pangan nasional.
"Sebenarnya situasinya seperti apa, apakah memang stok melimpah, gudangnya cukup atau tidak. Dari audit itu dapat terlihat dengan pasti berapa kapasitas gudang-gudang Bulog yang sesungguhnya," jelas dia.
Di samping itu, Alamsyah meminta kepada BPS untuk segera merilis hasil perhitungan data produksi beras yang telah dilakukan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA).
"Pastikan informasi dan data pangan terpublikasi dengan baik ke masyarakat," tandasnya. [hpy]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2PRf6pK
No comments:
Post a Comment