
INILAHCOM, Jakarta - Perum Bulog enggan menanggapi polemik data surplus jagung nasional. Terkait keputusan impor jagung ditetapkan melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas).
Menurut Sekretaris Perum Bulog, Siti Kuwati, apabila memang surplus jagung di tanah air, dan harganya sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), maka dipastikan jagung diserap Perum Bulog.
"Pihak kementan mau bilang apa saja, bukan kewenangan kami, atau saya untuk menilai. Apakah benar atau tidak, ngomong soal surplus. Lebih baik dikonfrontasi saja dengan data BPS," kata Siti pada wartawan di Jakarta, Selasa (27/11/2018) .
Faktanya, kata dia, rakortas justru memerintahkan Perum Bulog untuk impor jagung. Selain itu, Bulog memiliki kriteria HPP yang disesuaikan dengan kualitas yang diperlukan. Artinya, Bulog tidak asal serap.
"Kalau itu dianggap penilaiannya, atau dinilai penyerapannya lemah, ya monggo saja, nggak bisa dikonfrontasi dengan kami. Intinya adalah kami operator diminta untuk impor oleh regulator ya itu rakortas yang seizin dari Kementerian BUMN sebagai atasan dari Bulog," ujar dia.
Sementara, Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Sudirman mengatakan, impor jagung 100 ribu ton, tidak akan menyelesaikan masalah substansi yakni mahalnya harga jagung. Pasalnya, kebutuhan jagung di dalam negeri untuk pakan ternak, mencapai 800ribu ton per bulan.
Di sisi lain, kata dia, pinjaman jagung diharap tidak merugikan perusahaan swasta, dalam hal ini Charoen dan Japfa. Kedua pabrikan pakan ternak besar (feedmill) ini, masing-masing diutangi 5 ribu ton jagung.
"Karena itu kan aset mereka, kalau harga sekarang Rp6.000 per Kilogram, lalu jagung dihargai Rp 4000 per Kilogram; berarti ada real lost Rp 2000 per kilogram. Kemudian di kali pinjaman itu, misalnya benar 5000 ton, berarti totalnya Rp 10 miliar. Itu bisa buat beli innova 30 biji," kata dia.
Akibat minimnya jagung, kata dia, berdampak kepada mahalnya harga pakan ternak. Saat ini, peternak ayam petelur dan pedaging, memilih gandum sebagai pengganti jagung nan mahal.
Padahal, dengan memakai jagung, pakan ternak tidak perlu ditambahkan zat adittif untuk bisa membuat kaki ayam terlihat kuning. Akibatnya, peternak ayam daging dan petelur, harus menambahkan zat aditif sebagai suplemen. Yang berarti penambahan biaya produksi.
"Masyarakat kita kan sukanya daging ayam yang kakinya kuning. Kalau telur juga maunya kuningnya lebih terang. Nah, kalau pakannya pakai jagung sudah pasti kuning. Kalau pakai gandum, kaki ayam menjadi putih. Itu sebabnya kita tambah dengan zat aditif," terangnya.
Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono, mengimbau industri pakan ternak untuk tetap menggunakan jagung sebagai bahan baku utama. Dan, Kementan harus bertanggung jawab dalam memastikan stok jagung di dalam negeri. Selain melakukan impor, pemerintah perlu memikirkan penambahan lahan jagung. "Ini harus dipastikan bagaimana bahan pakan ternak dari jagung dan gandum untuk menghitung kebutuhan jagung baik diproduksi secara nasional," kata Ono.
Mantan Dirjen Tanaman Pangan, Kementan, Sutarto Alimoeso menilai, ekspor dan impor hal yang biasa, sepanjang tidak merusak produksi dan kebutuhan dalam negeri. Sependapat dengan Ono, dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan jagung untuk pakan ternak adalah tanggungjawab pemerintah.
"Ini yang harus dirancang dengan baik. Sehingga suplai jagung bisa berkelanjutan secara cukup. Ketika lebih, baru diekspor, kalau kurang, ya harus impor," katanya.
Menurutnya, perluasan lahan pertanian, dalam hal ini jagung menjadi sangat penting guna mencukupi kebutuhan dalam negeri. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan HGU PTPN yang saat ini tingkat produksinya sudah menurun. [ipe]
No comments:
Post a Comment