INILAHCOM, Solo - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggodok usulan anggota terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru saja digulirkan pemerintah.
"Pada intinya kami percaya pemerintah akan menjaga dan mendukung UKM, apa yang dikhawatirkan bahwa reaksasi DNI yang mereduksi UMKM mudah-mudahan tidak akan terjadi," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani pada Dialog Interaktif antara Kadin dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai rangkaian Rapimnas Kadin 2018 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/11/2018).
Mengenai kekhawatiran terhadap relaksasi DNI, menurut Rosan, Kadin akan memberikan masukan kepada Kemenko Perekonomian, maupun kementerian terkait lainnya. "Bagaimanapun juga Kadin yang menjadi wakil pengusaha akan memberikan masukan yang komprehensif. Kami akan membawa aspirasi dari pengusaha," kata Rosan.
Pengusaha pendukung Joko Widodo ini mengingatkan, semua kebijakan tidak akan optimal jika tidak didukung oleh pelaku usaha. "Pada dasarnya kami ingin bersinergi dengan pemerintah. Saat ini kami mulai mengkaji satu per satu karena untuk menampung semua aspirasi tersebut cukup banyak," katanya.
Pihaknya menargetkan masukan untuk pemerintah terkait relaksasi DNI bisa selesai pada proses Rapimnas kali ini.
Disinggung mengenai beberapa masukan yang mungkin akan diberikan pemerintah, ia enggan berspekulasi mengingat masukan tersebut harus sesuai dengan aspirasi para anggota Kadin.
Sementara itu, Menko Darmin mengatakan, adanya pro dan kontra dari sejumlah pihak terkait kebijakan relaksasi DNI, merupakan hal wajar. Karena memang terjadi perbedaan persepsi. "Oleh karena itu, saat ini sedang kami sosialisasikan. Setelah itu kami akan duduk bersama Kadin untuk membahas hal ini. Ini adalah proses yang normal," katanya.
Pada kesempatan tersebut ia juga memastikan tidak akan istilah UMKM untuk asing. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh pihak tidak perlu mengkhawatirkan kebijakan tersebut. [tar]
No comments:
Post a Comment