INILAHCOM, Solo - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. Maka, UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dipastikan dikeluarkan dari relaksasi DNI.
Jokowi mengaku telah dikomplain oleh Ketua KADIN Rosan Perkasa Roeslani dan HIPMI terkait paket kebijakan ekonomi ke-16, karena yang masih jadi masalah dari paket kebijakan ekonomi itu soal relaksasi DNI.
Menurut dia, mengenai tax holiday atau pengurangan pajak penghasilan badan dan kewajiban untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) tidak dimasalahkan oleh KADIN dan HIPMI.
"Yang ada masalah relaksasi DNI. Saya sudah ditelepon oleh Ketua KADIN dan HIPMI yang komplain masalah itu," kata Jokowi saat penutupan Rapimnas 2018 KADIN Indonesia di Solo, Rabu (28/11/2018).
Bahkan, Jokowi mengatakan draf paket kebijakan ekonomi ke-16 belum masuk ke ruang kerjanya di Istana Negara termasuk Peraturan Presiden yang belum ditandatangani.
"Barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini, sudah," ujarnya.
Menurut dia, keputusan mengeluarkan relaksasi DNI termasuk UMKM dari paket kebijakan ekonomi ke-16 karena masukan dari KADIN dan HIPMI.
"Kalau sudah Ketua KADIN dan HIPMI yang ngomong siapa lagi yang mau saya dengar? Nanti begitu masuk ke Istana ya sudah saya lihat, coret. Belum masuk," jelas dia.[jat]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2SfZm0L
No comments:
Post a Comment