INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah mempermudah masuknya investasi sehingga mendorong perekonomian daerah. Perintah ini bukan yang pertama namun sudah berkali-kali.
"Presiden memerintahkan para bupati mempermudah investasi, memperpendek birokrasi, mempermudah pelayanan dan menjaga inflasi, " kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mardani H Maming di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/11/2018).
Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika menerima 31 bupati dari berbagai daerah di Indonesia. "Ini adalah pertemuan kelima dari pertemuan terbatas yang dilakukan presiden dengan kepala daerah, " kata Mardani yang menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan, kata Mardani, Jokowi menjelaskan berbagai isu terkini yang sering beredar melalui media sosial (medsos).
"Beliau menjelaskan isu terkini seperti antek asing, tenaga kerja asing dari China, juga isu PKI yang dibubarkan 1965, padahal beliau lahir 1961, masa ada PKI balita," kata Mardani.
Sementara, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang juga hadir dalam pertemuan, mengatakan bahwa Jokowi banyak menyinggung mengenai ekonomi kreatif (ekraf).
"Presiden mendorong supaya para bupati megembangkam ekonomi kreatif, sektor pendidikan bisa diajak kolaborasi untuk melahirkan entrepreneurs misalnya kopi," katanya.
Ia menyebutkan, Indonesia sebagai negara penghasil banyak jenis kopi, tidak boleh kalah dengan Italia. "Italia yang tidak menghasilkan kopi tapi warungnya ada di seluruh dunia," katanya.
Menurut dia, Jokowi mengajak para kepala daerah fokus dan tidak aneh aneh sehingga hasilnya dapat lebih dirasakan masyarakat. "Tadi kami juga menyampaikan terima kasih karena berkat dukungan infratruktur yang dibangun selama ini banyak kabupaten yang selama ini teriosolir saat ini dengan mudah dapat diakses, misalnya dulu perlu waktu 2-3 jam sekarang hanya sejam termasuk juga Banyuwangi," katanya. [tar]
No comments:
Post a Comment