INILAHCOM, Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) membantah telah mendukung Noer Fajrieansyah dalam pemilihan ketua umum di Kongres XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Aceh, Desember 2018.
Ketua PB HMI Edy Sofyan, mengatakan, bahwa Pleno I PB HMI tidak pernah menyebut nama dan merekomendasikan nama Noer Fajriansyah sebagai kandidat Ketua Umum DPP KNPI.
"Karena sampai saat ini PB HMI belum pernah mengeluarkan rekomendasi nama terkait kandidat Ketua Umum DPP KNPI yang akan berkompetisi pada Kongres Pemuda/ KNPI di Aceh pada bulan Desember 2018," ujar Edy Sofyan, Senin (26/11/2018).
Menurutnya, Pleno I PB HMI yang dilaksanakan pada tanggal 21-24 November tahun 2018 di Lampung hanya merekomendasikan urusan ekternal terkait KNPI dengan isi rekomendasi keberpihakan PB HMI pada Kepengurusan DPP KNPI yang sah yaitu Kepengurusan DPP KNPI dibawah Kepemimpinan Muhammad Rifai Darus.
Dia menjelaskan, kriteria-kriteria Kader HMI yang akan didukung dan dinominasikan menjadi ketua umum KNPI adalah kader HMI yang memiliki pengalaman kepengurusan dari komsiariat hingga Pengurus Besar, Kader HMI yang tidak pernah bermasalah, pernah menjadi Pengurus Besar HMI, Pengurus DPP KNPI dan Diprioritaskan mantan Ketua Umum PB HMI.
Kelima Point tersebut menjadi rekomendasi ideal dan pertimbangan bagi Pengurus Besar dalam merekomendasikan Kader HMI untuk menjadi Ketua Umum DPP KNPI pada Kongres di Aceh.
"Dengan demikian maka saya tegaskan dan klarifikasi bahwa Pernyataan salah seorang Staf Ketua PB HMI (Heru Slana M) yang mengatakan bahwa PB HMI merekomendasikan Noer Fajrieansyah melalui Pleno I PB HMI di Lampung itu, maka dapat saya pastikan kalau pernyataan dan pendapat saudara Heru Slana adalah informasi bohong alias hoaks," tegasnya.
"Bila dia berpikir dan menafsir kriteria itu otomatis PB HMI akan mengeluarkan rekomendasi dukungan ke Noer Fajriansyah maka dipastikan juga itu sulit akan terjadi. Karena pada point 2, tentang kader HMI yang tidak bermasalah, sementara kita semua tahu kriteria kader bermasalah adalah kader yang pernah melakukan pelanggaran fatal dan gagal dalam menjalankan amanah organisasi," terangnya.
Menurutnya, Noer Fajrieansyah selaku Ketua Umum PB HMI 2011-2013 tidak selesai atau tidak paripurna karena diberhentikan ditengah jalan oleh putusan MPK PB HMI yang kemudian memutuskan Sekjen PB HMI Basri Dodo selaku Pejabat Ketua Umum menggantikan Noer Fajrieasnyah.
"Jadi Kalau Kriteria itu yang mau dilaksanakan secara Konsekwen maka yang paling tepat untuk mendapatkan rekomendasi tersebut adalah Mantan Ketua Umum seperti Kakanda Arif Rosyid ataupun Kakanda Mulyadi," ujarnya.
Karena itu dia meminta teman-teman PB HMI untuk tidak melakukan framing informasi terkait dinamika Pleno I PB HMI dan terjebak pada politik kandidasi Kongres KNPI. Dan akan jauh lebih baik PB HMI menyusun agenda dan road map pembangunan dunia Kepemudaan Indonesia yang akan dibawa dan perjuangkan di Kongres KNPI di Aceh.
"Setidaknya dua point penting terkait kesiapan KNPI sebagai wadah berhimpun OKP untuk memantapkan kebijakan dan program menyambut bonus demografi dan mengaktifasi kompetensi Pemuda Indonesia agar menjadi aktor dalam revolusi industri 4.0," tutupnya. [rok]
No comments:
Post a Comment