INILAHCOM, Jakarta - Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik jelang Pemilu 2019 mendatang. Pernyataan sikap disampaikan usai bertemu dengan Presiden Jokowi 5 November lalu.
Pernyataan sikap tersebut juga ditujukan kepada seluruh pimpinan wilayah (MPW) PP se-Indonesia. MPW PP diminta untuk tidak terlibat mengatasnamakan organisasi dalam setiap gerakan apapun ditengah masyarakat.
Dari keterangan yang diterima redaksi, terdapat delapan pernyataan sikap Pemuda Pancasila terkait situasi politik terkini. Delapan pernyatan sikap tersebut yaitu,
1. Terkait perkembangan Konstalasi dan Kontestasi Politik, dimana Pilpres dan Pileg 2019 teIah memasuki tahapan kampanye, untuk hal tersebut, kami mendukung terselenggaranya Pesta Demokrasi yang Jujur, Adil dan Aman. Dan meminta kepada Komisi PemiIihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat menjalankan tugas dan Fungsinya sebagai Penyelenggara dan Pengawas Pemilu
dengan baik, sesuai dengan Aturan Per Undang-undangan yang berlaku.
2. Terkait perkembangan kehidupan Politik masyarakat yang teIah memiliki Pilihan Politik, Kami mengajak semua Pihak yang terlibat untuk mengedepankan Norma-Norma dan Etika Bangsa Indonesia yang menjunjung Tinggi Kebhinekaan, walaupun Beda Pilihan Poltik, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia harus tetap di jaga.
3. Meminta kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparat Terkait, untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan sosialisasi yang intensif kepada Masyarakat, agar dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan Benar. Pemuda Pancasila menegaskan bahwa Hak-Hak Konstitusional Masyarakat harus di jaga, untuk memberikan keleluasan dalam menentukan Hak Pilihnya, tanpa Intimidasi, dan pemaksaan kehendak yang dapat menlmbulkan gejolak sosial di tengah Masyarakat.
4. Menolak upaya-upaya Adu Domba dalam bentuk apapun terutama terkait berita-berita bohong (Hoax) yang sudah sangat memprihatinkan bagi kehidupan social Bangsa ini, maka kami meminta dengan tegas dan transparan kepada Aparat berwenang untuk bertindak cepat dalam menangkal berbagal upaya pIhak-pihak yang IngIn memecah belah Bangsa ini, serta menyeret pelaku-pelakunya ke ranah hukum dengan
menegakkan Hukum se-adiI-adilnya.
5. Menghadapi perihal timbulnya konflik akibat adanya Pembakaran Bendera bertuliskan kalimat Syahadat yang multi tafsir, sebaiknya di serahkan kepada MUI sebagai Lembaga yang berwenang dalam penafsiran Agama Islam dan menyerahkan masalah Hukum kepada Pihak Yang Berwajib.
6. Menghimbau Pemerintah untuk Tegas dalam menegakan aturan-aturan dan Ketentuan-ketentuan Hukum yang teIah di putuskan agar terciptanya stabilitas Politik dan Sosial bagi Masyarakat agar Pelaksanaan Pileg dan Piplres menghasilkan semangat Kebangsaan dan Kebersamaan dan Kebhinekaan yang Hakiki.
7. Menyatakan siap mengawal Pesta Demokrasi agar berlangsung secara Jujur, Aman , dan Damai demi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan kami siap bekerja sama dengan seluruh Aparat dan EIemen-Elemen Masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hal ini.
8. Meminta seluruh pihak yang berkepentingan dalam kontestasi Pemilu 2019, agar dapat menghentikan semua upaya-upaya yang dapat memecah belah Bangsa, jika kita masih memiliki kecintaan terhadap Negara dan Bangsa ini, karena masa depan Bangsa ini ikut ditentukan oleh apa yang dilakukan pada masa-masa Konsolidasi Demokrasi seperti saat ini.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MPN PP KPH. Japto S. Soerjosoemarno dan Sekjen PP Arief Rahman. [fad]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2QCb3yD
No comments:
Post a Comment