INILAHCOM, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku OTT KPK yang menjaring pejabatnya dianggap sebagai sebuah musibah. Dimana KPK sudah memberi konfirmasi ada 20 orang yang diamankan termasuk pejabat di Ditjen Cipta Karya yang mengurusi proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.
"Saya jelaskan bahwa PU ini diamanahi untuk menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, prasarana dans sarananya berupa jalan, jembatan, perumahan, air dan sebagainya. Anggarannya besar setiap tahun dari 2015 rata-rata antara Rp 80-100 (triliun)," katanya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (28/12/2018).
Dalam pengerjaan tugas ini, Kementerian PUPR berpegang pada aturan di antaranya Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Aturannya sudah jelas. Siapa yang melakukan? Setiap tahun pekerjaan di PUPR ini didesain dilakukan melalui pelelangan. Pelelangannya terhadap paket-paket pekerjaan kita buat paket pekerjaan di PUPR ini rata-rata 10-11ribu paket. Contohnya 2018 ini kita punya 10.715 paket," beber Basuki.
Pengerjaan paket-paket pekerjaan ini dijelaskan Basuki dilakukan aparatur Kementerian PUPR lewat satuan kerja (satker) vertikal tertentu. Pejabat pembuat komitmen (PPK) ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan lelang pengerjaan.
"Kemudian dalam rangka pelaksanaan lelang dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja. Ada Bina Marga untuk jalan, ada yang air, ada yang perumahan, air minum, bendungan dan sebagainya," sambung Basuki.
Total jumlah Satker di Kementerian PUPR disebut Basuki mencapai 1.165 satker. Sedangkan PPK di seluruh Indonesia jumlahnya 2.094 orang.
"Yang melakukan lelang itu di bawahnya, namanya pokja. Berapa jumlah pokja? Ada 888 kelompok kerja yang melakukan lelang. 888 pokja ini terdiri dari 2.483 orang," kata Basuki merinci.
Basuki lantas menegaskan Satker, PPK dan Pokja memiliki keahlian terkait pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan.
"Kita juga kadang minta bantuan BPKP, kadang Kejaksaan Agung. Kita coba untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Tapi harus diingat pengadaan barang dan jasa tidak hanya oleh Pokja saja tapi juga oleh penyedia jasa. Kami ini sebagai pengguna jasa sedangkan yang ikut tender adalah penyedia jasa. Penyedia jasa itu siapa? Kontraktor dan konsultan yang diwadahi asosiasi. Kami juga selalu kerja sama dengan asosiasi penyedia jasa dalam rangka mengikuti lelang yang baik dan benar," papar Basuki.
Ternyata, KPK melakukan OTT terkait dugaan proyek air minum di sejumlah daerah. Basuki mengaku belum mengetahui detail, karenanya meminta Irjen mendatangi KPK mengkonfirmasi OTT.
"Kami percaya semua, bahwa KPK bekerja secara pasti sudah diamati dengan ketelitian yang tinggi. Kami serahkan proses selanjutnya kepada KPK sambil menunggu penjelasan yang jelas dari KPK," tandasnya.
Diketahui ada 20 orang yang diamankan dalam OTT ini, termasuk pihak swasta. Uang sejumlah SGD 250 ribu dan Rp 500 juta beserta uang sekardus disita dalam OTT tersebut.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pemberian uang tersebut diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. KPK masih menyelidiki lebih lanjut apakah proyek tersebut terkait dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana. [hpy]
No comments:
Post a Comment