INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang hanya disibukkan oleh urusan surat perjalanan dinas (SPJ) saat Peresmian Pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Istana Negara, Selasa (11/12/2018).
Jokowi mengaku dalam berbagai kesempatan selalu mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem agar bisa melangkah lebih cepat, baik di pemerintahan maupun privat harus bisa mensinergikan antara akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil dan kecepatan.
"Saya menggarisbawahi orientasi hasil dan kecepatan. Ini saya keluhkan ke menteri-menteri, urusan SPJ. SPJ bukan pak, itu administrasi negara. Enggak, itu akuntansi juga," kata Jokowi.
Jokowi memberikan contoh ketika berkunjung ke daerah atau kementerian, senang memang saat melihat di sekolah tengah malam waktunya menyala. Awalnya, Jokowi berpikir positif bahwa guru-guru sedang menyiapkan perencanaan belajar mengajar.
"Begitu mendekat, saya tanya kok ramai sampai malam? Nyiapin apa? Pak, kami menyiapkan laporan SPJ. Tidak hanya 1-2 sekolah," ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga sempat melihat ke Dinas Pekerjaan Umum yang hingga malam masih ramai. Semula, Jokowi berpikiran positif mereka tengah malam menyiapkan proyek apa atau menggerakkan alat-alat berat ke satu tempat ke tempat lain.
"Ini tengah malam ngapain corat-coret? Pak, kami menyiapkan SPJ. Sama dimana-mana urusan SPJ," jelas dia.
Bukan hanya itu, Jokowi juga menemukan hal yang sama ketika bertemu kepala desa dalam rangka kontrol penggunaan dana desa. Ternyata, laporan SPJ terlalu banyak dan lagi-lagi urusan SPJ.
Terakhir, kata Jokowi, urusan gempa bumi di Lombok hampir 2,5 bulan kok uang anggaran untuk rumah-rumah belum bisa diterima oleh masyarakat yang rumahnya roboh terkena gempa. Padahal, uang sudah ditransfer.
"Saya cek ternyata prosedurnya ada 17. Pak yang ini belum, saya kaget. Padahal masyarakat sudah nunggu, uang sudah ada, berhari-hari 17 prosedur sudah diikuti. Saat itu juga saya perintah, saya enggak mau tahu prosedur. Pokoknya tetap dilaksanakan, akuntabilitas tetap tapi saya minta cepat," katanya.
Menurut dia, kasus gempa tidak perlu banyak prosedurnya. Karena, jika prosedurnya bisa hanya 1 kenapa harus sampai 17 prosedurnya. Usut punya usut, Jokowi semakin tahu setelah mengecek ada 43 laporan yang harus disiapkan untuk SPJ.
"Ternyata ada anak cucu lagi, ternyata harus ada aturan 1, 2, 3 lagi, dari 43 beranak-cucu jadi 1, 2, 3 lah ini. Kita bekerja energi habis untuk urusan laporan dan SPJ," tandasnya. [ton]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2RQ1a0V
No comments:
Post a Comment