INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dinilai sebagai rezim paling konkret dalam menjalankan reforma agraria. Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang diteken Jokowi pada 24 September 2018, cukup efektif.
Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai, menilai, persoalan agraria di Indonesia, merupakan suatu keharusan untuk diperbaiki. Setelah sekian lama bias, bahkan tidak diperdulikan sehingga kapitalis global berkuasa.
Dia mengaku bangga dengan komitmen Jokowi di sektor agraria. Di mana, Jokowi punya tekad kuat untuk menaklukan dan mengembalikan agraria untuk kesejahteraan rakyat, sesuai mandat konstitusi serta cita-cita The Founding Fathers.
"Pak Jokowi sangat memahami apa yang namanya reforma agraria. Jadi reforma agraria ini harus didukung sepenuhnya oleh rakyat," kata Rifai dalam sebuah diskusi "Reforma Agraria Zaman Now" di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Rifai berharap, Jokowi bisa lebih berani dalam menjalankan reforma agraria dari yang soft hingga ke arah yang lebih fundamental. "Jadi harus lebih berani menyelesaikan konflik agraria semakin hari semakin bertambah. Kemudian melakukan redistribusi tanah ke rakyat," jelasnya.
Dia bilang, dari berbagai kebijakan agraria, pastinya ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah dalam hal legalisasi dan sertifikasi lahan, sangat bermanfaat bagi rakyat. "Rakyat mendapatkan akses permodalan kemudian terjamin dalam kepastian hukum atas kepemilikan lahan serta mengurangi sengketa warga atas kepemilikan tanah," kata Rifai.
Pandangan senada disampaikan Roy Septa Abimanyu, Staf Ahli Madya Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP. Dia bilang, reforma agraria bukan barang baru tapi agenda lama dan dimulai sejak 1960, yakni UU Pokok Agraria.
Namun, Roy memastikan kebijakan reforma agraria di kepemimpinan Jokowi berbeda dari rezim sebelumnya. "Era Presiden Jokowi, bagaimana masyarakat mendapat lahan agraria dan membangun kekuatan ekonomi masyarakat," jelas Roy.
Kata dia, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah memberikan keadilan dan perubahan nasib yang awalnya masyarakat menjadi buruh tani dan sekarang justru menjadi pemilik. "Pemerintah juga membantu berupa modal dan bantuan bibit. Atau dalam bentuk pelatihan," tandasnya. [tar]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2zRpKHv
No comments:
Post a Comment