INILAHCOM, Jakarta - MA memutuskan dan mengabulkan gugatan pembatalan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, atau WK Migas Terminasi.
Gugatan dengan nomor perkara: 69 P/HUM/2018 dengan pihak Pemohon Arie Gumilar, sebagai presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan sebagai termohon adalah Menteri ESDM telah diputus pada 29 Nopember 2018.
Dikatakan James E Sihaloho, kuasa hukum FSPPB, informasi tersebut didapatkan melalui pengumuman Mahkamah Agung RI dalam laman website resmi MA RI. "Sebelumnya klien kami Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan gugatan judicial review untuk membatalkan ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, karena mengakibatkan PT. Pertamina (Persero) bukan lagi sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas," kata Janses di Jakarta, Senin (03/12).
Kata James, dengan adanya ketentuan tersebut maka yang menjadi prioritas utama bukan lagi BUMN atau PT Pertamina (Persero), melainkan kontraktor sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas.
Menurutnya, keluarnya putusan MA tersebut maka Pertamina tetap akan menjadi pihak yang mendapatkan prioritas dalam Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang akan berakhir kontrak kerjasama. "Putusan Mahkamah Agung sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, yang mengamanatkan bahwa Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara," tegasnya.
Ditambahkan Jansen, hal tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi. Mahkamah Konstitusi menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN. "Jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN," ujar Janses.
Untuk itu, dilanjutkan olehnya, sudah sangat jelas dan gamblang bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas. "Kami mengharapkan Mahkamah Agung RI secepatnya mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dan meminta Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia untuk mematuhi putusan MA tersebut," tutupnya. [ipe]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2E3YsAX
No comments:
Post a Comment