Yusril Desak Pemerintah Bahas Kasus HAM di Cina

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra meminta Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM (United Nations High Commission for Human Rigths) atau UNCHR di Jenewa melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM Pemerintah Cina terhadap pemeluk Islam di Xinjiang.

Hal itu dinyatakan Yusril Ihza Mahendra bersama Afriansyah Noor selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Ketua UNCHR di Jenewa, Swiss hari ini, Kamis (20/12/2018).

Surat dalam bahasa Inggris itu juga ditembuskan kepada Sekjen Organisasi Kerja sama Islam di Saudi Arabia dan Pemerintah RI di Jakarta.

Yusril mengatakan, Partai Bulan Bintang yang dipimpinnya mengutuk keras tindakan kekejaman yang dilakukan Pemerintah Cina yang memaksa Muslim Uighur untuk meninggalkan keyakinan agamanya dan beralih memeluk Atheisme.

Pemerintah Cina, menurut Yusril, wajib mematuhi Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan memeluk agama.

Ribuan Muslim Uighur kini dimasukkan kamp2 konsentrasi untuk diindoktrinasi faham athesime sesuai ajaran Komunis yang secara resmi dianut oleh negara itu.

Pemerintah Cina berdalih, kamp konsentrasi itu adalah tempat untuk melakukan 'pendidikan' kepada warga negaranya yang menganut faham ekstrimisme dan separatisme. Umat Islam di Xinjiang dan suku Han yang beragama Islam, selama ini dianggap Pemerintah Cina sebagai kelompok ekstrimis.

Perlakuan Pemerintah Cina terhadap umat Islam, kata Yusril, sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Karena itu Yusril minta UNCHR segera mengirimkan tim penyelidik independen untuk mengungkapkan kepada dunia tentang adanya pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematik, terstruktur dan meluas di China. Dunia harus memberi sanksi atas pelanggaran HAM yang berat itu.

Selain meminta UNCHR, Yusril juga mendesak Oranisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk secara aktif memantau pelanggaran HAM atas umat Islam di Cina. Negara-negara OKI dapat mengambil langkah bersama untuk menghentikan pelanggaran HAM ini.

Yusril juga mendesak Pemerintah RI untuk mengambil inisiatif membahas pelanggaran HAM terhadap umat Islam di Cina ini. "Sebagai negara mayoritas Muslm terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia dapat mengambil prakarsa mengajak negara-negara anggota OKI lainnya untuk melakukan pertemuan khusus membahas situasi di Xinjiang". [ton]

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2EFDNEj