
INILAHCOM, Jakarta - Utang Pemerintah Indonesia per Desember 2018 mencapai Rp4.418 triliun dari sebelumnya senilai Rp3.995 triliun. Dengan demikian selama 4 tahun era Presiden Joko Widodo(Jokowi) utang bertambah Rp1.809,6 triliun.
Dengan demikian, tahun 2018 saja utang pemerintah pusat bertambah senilai Rp423 triliun. Namun, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengganggap utang ini masih aman. Sebab, rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 30 persen.
Menanggapi hal ini, Ekonom Indef Bhima Arya Yudhistira menilai, tolak ukur utang bukan hanya PDB saja. Pemerintah, kata dia, harus tetap waspada.
"Rasio utang memang masih dibawah batas 60% sesuai UU keuangan negara. Tapi indikator rasio utang bkan indikator tunggal," kata Bhima dalam pesan singkat, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Menurut dia, dari sisi pembiayaan utang masih rentan terkena resiko kenaikan dari bunga Fed rate. Kemudian, fluktuasi kurs rupiah. "Ini buat beban bunga utang bengkak," kata dia.
Disisi lain, implikasi dari porsi SBN yang dominan membuat pemerintah harus membayar bunga lebih mahal. Yakni dengan bunga 8,1% untuk tenor 10 tahun.
"Bunga surat utang Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asia," ujar dia.
Kemudian efek lainnya, kata dia, realisasi pembayaran bunga utang pada tahun 2018 tembus diatas 108,2% dari target. Total realisasi bunga utang 2018 sebesar Rp258,1 triliun.
"Ini menunjukkan kenaikan bunga utang akan menjadi beban bagi APBN di tahun berjalan," ujar dia.[jat]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping http://bit.ly/2R7bNv2
No comments:
Post a Comment