INILAHCOM, Jakarta - Kepala Staf Presiden, Moeldoko membantah ada upaya ingin mengembalikan dwifungsi TNI melalui Peraturan Presiden tentang restrukturisasi TNI.
Karena, Presiden Joko Widodo sempat menggulirkan wacana akan ada 60 jabatan baru untuk perwira tinggi (Pati) TNI setelah Peraturan Presiden tentang restrukturisasi TNI diterbitkan.
"Ya enggak lah. Hanya dari struktur kan bisa dikenali, jabatan-jabatan mana yang menuju kepada dwifungsi. Ada enggak fungsi sosialnya di TNI?" kata Moeldoko di Kompleks Kepresidenan, Jumat (8/2/2019).
Menurut dia, reformasi di internal TNI sudah dilakukan dengan tujuan secara bertahap TNI meninggalkan peran sosial politik kemudian memusatkan pada tugas pokok pertahanan negara.
"Sekarang apakah penambahan 60 orang ini mengubah struktur pada sospolnya? Apakah doktrinnya berubah? Kan enggak. Jadi itu terburu-buru ngomongnya, ngawur," ujar mantan Panglima TNI ini.
Sementara, Moeldoko mengatakan adanya wacana menempatkan perwira tinggi TNI di sejumlah kementerian juga akan mengikuti aturan yang berlaku termasuk tidak menutup kemungkinan ada perluasan jabatan.
"Kan sudah diatur di kementerian-kementerian kan ada. Kalau dibutuhkan pada posisi-posisi yang lain, bisa saja," jelas dia.
Jadi, kata Moeldoko, pada prinsipnya pengangkatan perwira menengah atau perwira tinggi TNI akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sebab, tidak mungkin pemerintah akan keluar dari aturan.
"Prinsipnya gini lho, ngikutin aturan aja, enggak mungkinlah kita mau keluar dari aturan. Jadi enggak ada kaitannya nanti TNI akan kembali ke dwifungsi. Lihat saja, strukturnya berubah atau enggak?" tandasnya. [ton]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping http://bit.ly/2SxEbLF
No comments:
Post a Comment