INILAHCOM, Jakarta - Wasekjen PAN Sony Sumarsono mengatakan pemerintah atau Presiden Joko Widodo harus segera mengambil langkah untuk mendengar aspirasi masyarakat tentang karab kebijakan bagasi penerbangan berbayar.
"Pada prinsipnya pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyatnya dalam situasi ekonomi yang lagi lesu bahkan cenderung sulit saat ini, segela bentuk kebijakan yang memberatkan rakyat harus diminimalisir," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (9/2/2019).
Ia menjelaskan, pemerintah harus ada berdiri di depan rakyat untuk membela kepentingan rakyat dan memperjuangkan agar tidak ada kebijakan bagasi berbayar yang akan dikeluarkan.
"Kalau kebijakan bagasi berbayar saat ini dinilai memberatkan masyarakat, pemerintah harus mengambil peran untuk meninjau kembali kebijakan ini," harapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan pengenaan bagasi berbayar di dalam pesawat secara hukum diperbolehkan.
"By law, secara hukum, korporasi boleh mengatur penarifan. Jadi, by law itu boleh, silakan. Namun, mesti ada proses transisi," katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (8/1).
Ia menegaskan apabila pengenaan tarif bagasi itu mengganggu tingkat pelayanan, maka tidak bisa serta-merta diterapkan.
"Kami kemarin rapat, memang bicara apakah perubahan itu mengganggu level of service (tingkat pelayanan). Kan, tadinya nggak bayar, jadi tiba-tiba bayar. Ada yang nggak bawa uang, karena masyarakat tidak mengerti sebelumnya," katanya.
Diketahui, Kebijakan manajemen sejumlah maskapai penerbangan menghapuskan layananan bagasi gratis, belakangan menuai pro kontra. Salah satu dampak yang yang dikhawatirkan adalah menurunnya pergerakan wisatawan.
Sejauh ini setidaknya ada tiga maskapai penerbangan yang akan memberlakukan kebijakan bagasi berbayar. Masing-masing Lion Air, Wings Air, dan Citilink. [hpy]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping http://bit.ly/2RRo6fd
No comments:
Post a Comment