INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak maksimal dalam memperhatikan keberadaan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Padahal, lembaga ini punya peran penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif di tanah air.
Bukti kurang seriusnya era Jokowi mendukung kinerja Bekraf adalah minimnya anggaran. "Yang saya lihat Bekraf sekarang dia jalan sendiri dengan dana yang kurang besar sedikit sekali," kata pengusaha ekonomi kreatif kondang, Poppy Dharsono di Jakarta, Kamis (6/3/2019).
Selain itu, kata desainer papan atas ini, setiap kementerian atau lembaga negara terkesan kuat tidak mendukung keberadaan lembaga baru yang dipimpin Triawan Munaf ini. Padahal, tiap kementerian dan lembaga negara memiliki program ekonomi kreatif.
"(Kementerian) Perindustrian punya sendiri, Perdagangan punya sendiri, Pariwisata punya sendiri DKI pasti punya sendiri nah semuanya itu bergerak BI jalan sendiri Mandiri BRI semuanya jalan sendiri-sendiri," kata dia.
Mustinya, kata Poppy, apabila dana Kementerian dan BUMN dijadikan satu untuk memberikan dukungan kepada Bekraf. Kalau ini terjadi, sektor ekonomi kreatif bakal maju pesat. "Padahal semuanya bisa satu komando, akan sangat dahsyat impaknya terhadap perekonomian nasional. Indonesia punya potensi ekonomi kreatif yang besar, bahkan bisa mengalahkan negara lain," ujar dia.
Diketahui, pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2019 hanya mengucurkan dana Rp630 miliar untuk ekonomi kreatif. Dana ini turun Rp130 miliar dari tahun sebelumnya. [ipe]
No comments:
Post a Comment