INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sangat serius mengajak masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Terhadap hal ini, Partai NasDem memberikan dukungan penuh.
Momentum ini diyakini Ketua DPP Partai Nasdem Nining Indra Saleh, sangat tepat untuk dijadikan gerakan massal di seluruh provinsi guna mengingatkan seluruh masyarakat bahwa sampah ancaman kedua di dunia.
"Saya juga ketika terjun ke masyarakat ikut mensosialisaikan. Paling tidak dimulai dari gerakan yang sederhana," kata Nining yang juga Caleg NasDem Dapil Jawa Barat VIII meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu itu, Rabu (6/3).
Menurut mantan Sekjen DPR ini, jumlah sampah paling besar berasal dari rumah tangga. Maka dari itu, harus jadi kebiasaan jadi gerakan di masing-masing rumah tangga agar memilah sampah sebelum di buang. Ini menjadi salah satu gerakan yang dilakukannya, di lingkungan, maupun di daerah pemilihannya.
Apalagi, kata dia, sampah itu bisa menjadi emas kalau benar-benar dikelola dengan baik. Ada nilai ekonomis. Mendirikan bank sampah sederhana dari mulai RT, RW sampai kelurahan.
"Sampah juga bisa menjadi pendapatan lebih buat ibu-ibu. Tabungan rumah tangga mereka. Jika bank sampah ini berhasil bisa mengurangi pengangguran di daerah," imbuhnya.
Untuk mendukung program sampah ini, Nining bekerja sama dengan KLHK memberikan kendaraan (semacam bentor roda tiga) untuk mengangkut sampah di daerah.
Ia menyerahkan kendaraan angkut sampah ke desa-desa agar pengelolaan sampah rumah tangga tertangani baik.
Terkait program pemerintah dalam mengelola sampah plastik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, semua pihak harus hati-hati soal plastik berbayar. Karena artinya, plastik diperbolehkan asal bayar.
Ada dua konsep yang dilakukan pemerintah, yaitu dikurangi dari sumbernya dan kedua ditangani supaya tidak tercecer di masyarakat dan di alam. Namun, beberapa daerah mengeluarkan kebijakan berbayar jika ingin menggunakan plastik di mini market.
"Padahal konsepnya adalah kami minta kita jangan bebankan lingkungan. Kalau manusia membebani lingkungan, ini studinya sudah ada dari tahun 1852. Ada keinginan manusia untuk kurangi beban kepada lingkungan karena mereka khawatir ini akan mengancam dia, keluarganya, dan lain-lain. Jadi ini konsepnya beda," kata Menteri Siti.
Jadi kalau Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bilang aturan dari menteri, Siti tegaskan tidak ada soal plastik berbayar. Siti mengaku aturan itu harus segera dibahas dengan Aprindo.
"Kalau konsepnya plastik berbayar, berarti plastiknya boleh asal bayar, bebannya diberikan ke konsumen. Jadi meleset. Ini yang saya minta kepada Dirjen agar segera dibahas dengan Aprindo, mekanisme yang pas seperti apa," katanya.
Siti menambahkan, kalau konsep tidak diperbaiki, maka berarti pengusaha mengutip uang dari konsumen. Padahal, lanjut dia, di konsep lingkungan itu memang keinginan untuk membayar dan mengurangi beban lingkungan karena ada kekhawatiran ada gangguan.
Namun, Siti yang juga politisi NasDem itu mengakui pengunaan kantong plastik berkurang sampai 30 persen, bahkan sampai 60 persen. Saat ini, Menteri PUPR juga sedang diteliti dan disiapkan bahwa sampah plastik yang sekali pakai itu akan dicacah dan dikerjasamakan dengan asosiasi. Lalu jadi bahan suplemen untuk aspal jalan. [tar]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2EKlfQZ
No comments:
Post a Comment