Paksa Maskapai Turunkan Harga Tiket, Siapa Luhut?

INILAHCOM, Jakarta - Aksi main ancam Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan agar maskapai penerbangan menurunkan tarif, dikritik. Meski pada akhirnya ada aturan yang mewajibkannya.

Adalah ekonom UI yang dikenal sebagai pendiri Institute for Development for Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mempertanyakan sepak terjang sang menko.

"Kalau benar (maskapai) dipanggil Luhut, "Turunkan Kau" dasarnya apa? Enggak jelas, jadi semua itu harus pakai aturan. Memangnya raja, Luhut ini? Titah? Kan bukan titah, negeri ini harus tertib," tutur Faisal usai menjadi nara sumber dalam diskusi Publik Politik Pembangunan Infrastruktur di Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Kamis (28/3/2019)

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas), mengatakan, penetapan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) untuk penumpang pesawat, menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

"Oke ada namanya batas atas, batas bawah ya kasih Menhub (Budi Karya Sumadi). Menko, itu tugasnya mengkoordinasikan bukan mengambil keputusan, yang harusnya menteri teknis. Gitu loh," paparnya.

"Jadi, waduh kalau caranya gini kemudian tiba-tiba muncul aturankan ini bukan dari Luhut, tapi kementerian yang dibawahnya Luhut," tuturnya dikutip dari RMOnlie.

Faisal mencontohkan, apabila ada investor asing yang ingin mendirikan SPBU di Indonesia, tentu tidak bisa diatur pemerintah. Alasannya, bahan bakar minyak (BBM) yang dijual, tidak disubsidi pemerintah. Kondisi ini tak ubahnya bisnis airlines di Indonesia.

"Kita undang investor asing 'kan. Investor asing itu bikin pompa bensin nah harganya itu bebas nggak diatur karena dia gak jualan subsidi, tiba-tiba kalau naikkan harga izin pemerintah ya, kan kacau begini-begini ini," papar Faisal.

Tindakan Luhut ini, dinilai Faisal, bisa berbuah blunder. Di mana, pemilik modal bisa saja mengurungkan niat investasinya di di Indonesia. "Pantes investasi enggak dateng-dateng, karena itu. Yang ini ngomong apa, yang itu ngomong apa. Jadi menteri yang satu sudah oke, menteri yang lain ngomong lain-lain. Jadi pusing. jadi enggak ada kepastian. Jadi ada aturannya terlepas dari saya setuju atau tidak setuju. ada aturan tapi semua harus pakai aturan, tidak boleh titah," tandasnya. [ipe]

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2WC92oL