INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI), Febry C Tetelepta mengajak masyarakat untuk tidak turun ke jalan apabila tujuannya ingin makar terhadap pemerintahan yang sah akibat pemilu 2019.
Menurut dia, sebagai warga negara yang sadar hukum tentu alangkah baiknya semua menunggu sampai pleno KPU yang dilaksanakan pada 22 Mei. Kemudian, apabila ada perselisihan terhadap hasil pemilu sebaiknya dibiasakan mengambil jalur hukum yang berlaku.
"Tidak perlu kita menggiring masalah hukum ke ranah jalanan, apalagi disertai ancaman terhadap eksistensi negara dan pemerintah yang sah," kata Febry, Minggu (12/5/2019).
Ia merasa khawatir apabila ada gerakan people power yang mengarah melanggar perbuatan hukum yakni makar terhadap pemerintahan yang sah, maka dapat berdampak kepada persatuan dan persaudaraan masyarakat dimana rakyat menjadi terpecah belah.
"Semuanya ini akan berakibat pada penderitaan rakyat, kehancuran pembangunan serta terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Tenaga Ahli Utama Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Bidang Infrasruktur Kantor Staf Presiden.
Oleh karena itu, Febry mengatakan PNPS GMKI akan bersikap kritis dan tetap memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. [ton]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping http://bit.ly/30fHyaT
No comments:
Post a Comment