INILAHCOM, Hong Kong--Puluhan ribu pengunjuk rasa pro-Beijing turun ke jalan untuk mendukung para polisi di Hong Kong, demikian laporan hang dikutip dari BBC, Senin (1/7/2019).
Mereka mengenakan baju berwarna putih dan biru sambil mengibarkan bendera China, mencoba menandingi demonstrasi anti-ekstradisi yang berlangsung sepanjang bulan Juni lalu.
Dua unjuk rasa pemecah rekor digelar untuk menentang RUU Ekstradisi yang rencananya memungkinkan pemerintah mengekstradisi tersangka pelaku kejahatan.
Pada 12 Juni lalu, polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa - aksi kekerasan terburuk di kota tersebut dalam beberada dekade terakhir.
Menteri kehakiman Hong Kong Teresa Cheng lantas melakukan penyelidikan terhadap aksi brutal polisi.
Media setempat menyebut sekitar 165.000 pengunjuk rasa pro-Beijing memenuhi Tamar Park di Hong Kong pada hari Minggu (30/6/2019) kemarin.
Angka itu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pengunjuk rasa yang menentang RUU Ekstradisi - kelompok aktivis mengklaim terdapat dua juta orang terlibat dalam aksi terakhir.
Meski demikian, angka tersebut menunjukkan adanya gerakan pro-Beijing yang signifikan di kawasan tersebut.
"Saya tidak tahan dengan perilaku orang-orang terhadap polisi," ujar Frances Yu (70 tahun) kepada kantor berita AFP.
Karyawan kantoran berusia 54 tahun bernama Wong juga menyatakan kepada AFP bahwa kepolisian hanya mencoba "menjaga ketertiban", dan menyebut para pengunjuk rasa anti-ekstradisi "bodoh".
Beberapa puluh orang juga menggelar unjuk rasa tandingan terhadap mereka yang pro-Beijing di dekat lokasi demonstrasi.
Rancangan undang-undang kontroversial tersebut memungkinkan ekstradisi tersangka kasus kejahatan, seperti perkosaan dan pembunuhan, ke China daratan, Taiwan dan Makau.
Hong Kong telah menjadi bagian dari China sejak tahun 1997, di bawah prinsip "satu negara, dua sistem", yang memungkinkan kebebasannya terlepas dari China daratan, termasuk independensi peradilan.
Namun para pengunjuk rasa khawatir RUU itu dapat membawa Hong Kong ke dalam kontrol pemerintah China. [bbc/lat]
No comments:
Post a Comment