INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah meminta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menindaklanjuti kisruh bisnis antara Garuda Indonesia Group dengan Sriwijaya Air.
Dalam hal ini, Inas menilai ada upaya untuk mengakali Garuda. "Zaman sekarang jangan mau ditipu oleh swasta yang bermain api, kita tahu kan siapa yang punya Sriwijaya," kata Inas kepada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (29/9/2019).
Inas pun sedikit flash back. Menurut dia, sebelum terjadinya Kerja Sama Operasi (KSO) antara Garuda Indonesia dengan Sriwijaya, kondisi keuangan Sriwijaya dalam kondisi yang buruk. Di mana, manajemen Sriwijaya tak mampu lagi untuk menjalankan bisnis penerbangan. Mrlalui terjalinnya KSO ini, justru menyelamatkan 'nyawa' Sriwijaya.
"Ketika itu kan Sriwijaya Air punya hutang ke Pertamina, ke Angkasa Pura juga, dengan hutang triliunan, sekarang saat sudah dibantu, mereka akan tendang Citilink dan Garuda," katanya.
Ya, KSO yang dijalin antara maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air sejak Desember 2018 agaknya sudah berakhir, pasalnya logo yang Garuda Indonesia yang terpampang di badan pesawat milik Sriwijaya sudah di copot.
Pencopotan logo ini imbas dari perombakan direksi yang dilakukan menajemen Sriwijaya yang mengeluarkan pejabat teras Garuda.
Mereka adalah Joseph Andrian Saul yang menjabat sebagai Dirut Sriwijaya Air, Harkandri M. Dahler selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Layanan Sriwijaya, dan Joeph K. Tendean, Direktur Komersial Sriwijaya. "Nah itu, saya harus mengatakan KPPU harus tegas dalam arti ini harus mengamankan benar-benar aset negara yaitu Garuda dan Citilink," katanya.
"Saya minta KPPU harus cerdas dan cermat, dalam artian jangan sampai KPPU terbeli oleh mereka (pemilik Sriwijaya Air)," tambah politisi Hanura ini.
Sebelum bermitra dengan Garuda, Sriwijaya terlilit utang sangat besar. Kreditur Sriwijaya di antaranya adalah Garuda Indonesia Group. Per September 2018, utang Sriwijaya ke Garuda mencapai US$9,33 juta. Selain Garuda, Sriwijaya juga berutang ke Pertamina senilai Rp942 miliar dan BNI Rp585 miliar.
Per Juni 2019, utang Sriwijaya ke Garuda melonjak menjadi US$118,79 juta atau setara dengan Rp1,68 triliun (asumsi Rp14.152 per dolar AS). Pengangkatan direksi Garuda dalam pengurusan Sriwijaya yang disebutkan di atas bertujuan untuk menyelamatkan piutang Garuda Indonesia Grup di Sriwijaya senilai US$55,39 juta per 31 Desember 2018.
Pengamat Industri Penerbangan, Alvin Lie menilai. kondisi Sriwijaya Air kini lebih mengkhawatirkan pasca perombakan direksi. Apalagi yang dirombak adalah orang-orang Garuda terkait operasi atau KSO.
"Konsekuensinya tentu hutang yang jatuh tempo di depan mata, padahal dengan kerjasama KSO dengan Garuda bisa membantu kinerja keuangan Sriwijaya," kata Alvin. [ipe]
No comments:
Post a Comment