INILAHCOM, Jakarta - Di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia berhasil membuka sejumlah perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, pemerintah mampu menjaga stabilitas pangan.
Sejumlah pihak menilai, keberhasilan itu tidak lepas dari sosok Enggartiasto Lukita yang kurang lebih tiga tahun mengisi posisi menteri perdagangan. Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA), Yenny Sucipto menilai, Enggar telah membuka pintu untuk internasional lebih baik. Ini menaikan bargaining positition (posisi tawar) Indonesia di regional dan internasional.
"Sudah baik dilakukan Mendag Enggar. Tinggal analisis konstealasi di tingkat internasional. Harus meningkatkan bargaining. kita jangan menjadi bagian yang pasif. Harus memiliki bargain kuat dalam perdagangan internasional," kata Yenny kepada wartawan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Yenny melanjutkan, periode kedua Jokowi harus tetap memperhatikan daya saing Indonesia yang masih lemah. Karena, bentuk persyaratannya terlalu mudah, grade Indonesia kalah dengan negara lain seperti perjanjian G to G memberikan kebutuhan persyaratan untuk Indonesia. "Kan beberapa analisis itu kadang enggak perhatikan itu," tuturnya
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, kata dia, perlu meniru dan melanjutkan berbagai capaian Enggar. Seperti menjaga stabilitas harga pangan. Kemudian, jalur perdagangan internasional yang telah dibuka harus terus dijaga kelanjutannya.
"Sebuah keberhasilan yang baru untuk visi presiden ke depannya. Harus dilanjutkan menteri selanjutnya. Sebuah keberhasilan itu harus dipertahankan. Kalau yang baik itu perbaiki. Kalau ada yang kurang itu ditambah dan diperbaiki," harapnya.
Apalagi, lanjutnya, periode kedua Jokowi tidak perlu merombak sistem yang sudah ada. Jokowi sendiri menyatakan semua kementerian atau lembaga tidak memiliki visi misi, melainkan menjalankan misi presiden dan wakilnya.
Sementara, pengamat Politik Internasional, Arya Sandiyudha di kesempatan lain mengatakan pemerintah punya agenda diplomasi ekonomi. Ini terdiri dari commercial diplomacy, yang dagang murni: goods, service, tourism, multilateral negotiaton seperti WTO, AFTA, APEC dan sebagainya sampai bilateral negotiation terkait merundingkan tarif, beamasuk, kepabean, PTA, rule of origin, local content dan lainnya.
"Investasi mulai dari FDI sampai Portofolio investment, dan Technical Coperation termasuk capacity building dan joint project," katanya.
Jadi, kata dia, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di periode pertama, perlu dilanjutkan tentu dengan ditelaah dulu itu prosesnya sudah sejauh apa. Lalu syarat masing-masing negara seperti apa. Termasuk menginventatisir keuntungan bagi Indonesia sendiri dari perjanjian dagang internasional itu.
Untuk diketahui, Enggartiasto ketika menjadi Menteri Perdagangan telah mengupayakan beberapa perjanjian perdagangan internasional untuk rampung antara lain Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Korea CEPA dan Indonesia-Turki CEPA, Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA).
Kemudian, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN-India Free Trade Agreement (FTA), ASEAN-Australia New Zealand FTA, dan Protocol ASEAN on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM).
Enggartiasto menyebut sejak 1990 hingga 2015, Indonesia baru menyepakati 10 perjanjian perdagangan dengan beberapa negara mitra. Diantaranya adalah, ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China FTA, dan Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Beberapa perjanjian perdagangan internasional tersebut diantaranya Indonesia-Chile CEPA, Nota Kesepahaman dengan Palestina, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia European Free Trade Agreement (EFTA) CEPA, dan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). [tar]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2MNAFJv
No comments:
Post a Comment