DPR Harap Industri Pertahanan Ditingkatkan

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi adanya restrukturisasi tim pelaksana di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Sehingga, diharapkan bisa lebih baik lagi kinerjanya.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menilaistruktur Tim Pelaksana KKIP terdapat orang-orang yang memiliki rekam jejak bagus dan kompeten. Maka, diharapkan industri pertahanan menjadi semakin transparan dan terjaga baik akuntabilitasnya.

Misalnya, Marsdya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M. Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.

"Masuknya Dr Connie sebagai pengamat militer juga artinya mengakomodir masukan akademisi, dan formasi lain baik sipil atau industri seperti Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian Irjen Eko hadi, memperkaya keragaman perspekif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional," katanya, Jumat (19/10/2018).

Menurut dia, dalam komposisi tersebut terdapat perwakilan industri pertahanan swasta seperti Mayjen TNI (Pur) Jan Pieter Ate. Bahkan, Pieter merupakan Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional dan Achmad Muchtasyar yang merupakan Direktur PT Daya Radar Utama.

Untuk itu, Bobby meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan guna pengembangan industri pertahanan dalam negeri khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.

"Semoga formasi ini bisa segera diterima Presiden agar langsung bekerja efektif, menyelesaikan program MEF sampai fase ke 3 tahun 2019-2024," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir menilai dengan komposisi yang baru itu KKIP harus lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan dalam negeri.

"Anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," kata Inas.

Menurut dia, ada tujuh program prioritas industri pertahanan yaitu propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur. Maka, harus ada keterampilan dalam inovasi teknologi untuk riset industri pertahanan.

"Konsekuensinya adalah anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," tandasnya. [ton]

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2NOj3u7