INILAHCOM, Jakarta - Nama Wali Kota Pasuruan, Setiyono menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejak awal tahun 2018 hingga saat ini, sudah 16 kepala daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK.
"KPK sangat menyesalkan masih cukup banyaknya kepala daerah yang diduga melakukan korupsi dan dijerat proses hukum tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jumat (5/10/2018).
Alex mengungkapkan, 16 kepala daerah yang telah dan sedang diproses KPK terdiri dari satu Gubernur, 13 Bupati, dan dua Wali Kota. Jumlah tersebut cukup banyak dibanding pada periode kepemimpinan KPK sebelumnya.
"Korupsi kepala daerah tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat setempat. Apalagi, mereka telah dipilih melalui proses pemilu yang demokratis dan membutuhkan biaya penyelenggaraan yang tidak sedikit," katanya.
Selain biaya ongkos politik yang dikeluarkan cukup besar untuk menjadi kepala daerah, sistem pengawasan di internal juga jadi sorotan KPK.
"Banyak kasus pengawas internal bukan tidak tahu ada penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa tapi mereka tidak memiliki kewenangan atau memiliki kemampuan untuk mengingatkan atau untuk meluruskan penyimpangan," jelasnya.
Karena kedudukan Inspektorat di bawah kepala daerah pertanggungajwaban ke kepala daerah lewat sekda, artinya kalau dalam audit ada melibatkan kepala daerah praktis tidak berdaya karena setiap saat auditor bisa dipindahkan.[jat]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2DZ9okB
No comments:
Post a Comment