INILAHCOM, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) puluhan kepala daerah dengan berbagai modus sejak tahun 2012.
Terhitung sebanyak 34 kepala daerah dengan beragam modus kasus suap berhasil diciduk lembaga antirasuah. Febri menuturkan penerimaan uang suap yang diterima kepala daerah pertama dalam bentuk fee proyek yang merupakan modus yang menonjol pada hampir semua kasus.
Selain itu, ada tiga modus lain kepala daerah yang menerima uang suap. Ketiganya antara lain terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah dan pengurusan anggaran otonomi khusus.
Praktek buruk korupsi dalam bentuk suap ini, tegas Febri, tentu merusak tujuan proses demokrasi lokal termasuk Pilkada serentak yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik.
"Negara dirugikan berkali-kali ketika praktek suap kepala daerah terus terjadi. Selain proses kontestasi politik dengan biaya penyelenggaraan yang mahal, praktek suap memicu persaingan tidak sehat antar pelaku usaha di daerah," ujarnya, Jakarta, Minggu (7/10/2018).
Lebih jauh, ia menuturkan bahwa sebuah perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuannya menyuap pejabat dibandingkan dengan kompetensi mengerjakan proyek tersebut.
"Akibat lain, suap akan dihitung sebagai "biaya" sehingga beresiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dll yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat," tandasnya. [berita jatim]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2pEvRtj
No comments:
Post a Comment