Bos BPH Migas Enggan Sebut Kepala Daerah

INILAHCOM, Jakarta - Kepala BPH Migas Fansurullah Asa mengungkap, masih ada hambatan dalam penerapan BBM 1 harga di daerah terluar, tertingal dan terdepan (3T).

Hambantannya terkait pemberian izin dari kepala daerah pembangunan SPBU.

Padahal, BBM 1 harga ini adalah program pemerintah Jokowi-JK. Maka, tekan dia, mustinya kepala daerah mepermudah izin pembangunan SPBU, bukan mempersulit. Apalagi BBM 1 harga bisa menumbuhkan ekonomi daerah setempat.

"ESDM kan standarnya penyalur (yang menentukan tempat SPBU) kalau sudah minta izin. Pas mau bangun malah bupatinya mempersulit. Ini kan kepentingan kita. Mestinya bupatinya mendukung. Akan menumbuhkan ekonomi (daerah)," kata Ifan saat jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2018).

Meski menyebut ada kepala daerah yang menghambat izin pembangunan SPBU, dia tidak menyebut dengan gamblang siapa kepala daerah tersebut. Dia hanya menyebut ada di pesisir barat.

"Di kabupaten pesisir barat. Kita ketemu bupati, bupati gamau ketemu. Ya itu tadi dipingpong. Antara sekda," ujar Ifan.

Dipertegas kembali siapa kepala daerah itu. Dia masih menolak siapa sosok kepala daerah yang menghambat program kerja pemerintah. Lagi-lagi dia hanya menyebut program ini harus didukung.

"Ini menghambat. Padahal ini amanah pemerintah dalam hal migas wujudkan keadilan sosial. Ini amanah UU," kata dia. [jin]

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping http://bit.ly/2QYqTrs