INILAHCOM, Jakarta - Sikap Perum Bulog dikritik lantaran gagal optimal dalam menyerap beras dari petani. Padahal, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta lembaga ini menyerap beras petani sebanyak mungkin dengan harga Rp8.030/kilogram.
Sekrretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI), Agus Ruli mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (19/11/2018). Dia mengatakan, minimnya penyerapan beras petani juga disebabkan harga pembelian gabah dari pemerintah melalui Bulog lebih rendah dibanding harga di lapangan. "Kita prediksi di akhir tahun ini atau awal tahun, diperkirakan akan kurang juga karena panen kita tidak maksimal," ungkap Agus.
Dia berharap, Perum Bulog bisa membeli gabah atau beras dari petani dengan harga layak. Selain itu menurutnya petani harus diberikan insentif dan dukungan. Kemudian Bulog harus menyiapkan gudang penampungan dan pengeringan beras dari petani, agar kualitas berasnya baik dan bisa lama disimpan. Intinya, kata dia, bagaimana memaksimalkan beras dari petani.
Bahkan menurutnya tidak hanya Bulog, melainkan juga kementerian terkait yang dipimpin oleh Presiden langsung. "Karena memang mandat UU Pangan itu harus dibuat kelembagaan pangan, permasalahan pangan itu harus dipimpin langsung oleh Presiden," kata dia.
Ia menegaskan, terlebih dalam tahun politik Indonesia saat ini, persoalan pangan harus terjamin. Karenanya menjadi pertanyaan jika harga beras mahal dan ada defisit.
Kondisi ini paradoksal dengan pernyataan Dirut Bulog Budi Waseso, bahwa gudang penyimpanan beras milik Perum Bulog penuh. Katanya, gudang berkapasitas 3 juta ton itu tidak mencukupi lagi untuk menyimpan stok beras Bulog. Bahkan, dia mengatakan bahwa Bulog terpaksa harus menyewa gudang lain untuk menyimpan stok beras milik mereka.
"Hari ini riil yang tidak bergerak di gudang kita 2,4 juta ton. Kurang lebih ada 500 ribu ton beras kita, beras milik negara ini harus kita simpan di luar gudangnya Bulog, hari ini masih kita sewa," kata Buwas di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/9/2018).
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan, Bulog seharusnya antisipatif terhadap kenaikan harga beras. Beberapa daerah, contohnya Riau, bahkan telah menyatakan mengalami defisit beras. Padahal, di sisi lain, stok beras di gudang Bulog melimpah ruang hingga 2,5 juta ton.
"Harusnya diantisipasi. Buat pemetaan di tiap daerah. Kan banyak gudangnya Bulog, bisa dipantau dari tiap gudang di daerah masih aman atau nggak," ucap Firdaus di Jakarta, Senin (19/11/2018).
Dikatakan, pemetaan menjadi penting agar Bulog tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran yang baru menggelontorkan beras ketika harga sudah merangkak naik. Lewat pemetaan, harusnya Bulog bisa memahami gejala stok beras di tiap daerah untuk kemudian memutuskan melakukan operasi pasar atau tidak.
Tidak adanya pemetaan stok beras di tiap daerah juga membuat Bulog tak bisa mengklaim cadangan beras benar berlebih. Bisa jadi jika dilakukan pemetaan secara komprehensif, didapati kebutuhan yang lebih besar. "Belum tentu juga stok 2,5 juta ton di Bulog itu jadinya berlebih. Makanya, perlu pemetaan kebutuhan tiap daerah. Bisa jadi kebutuhannya lebih banyak," ujar Firdaus.
Saat ini harga beras di semua provinsi sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.450 per kilogram. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional, harga beras terendah pada Senin (19/11) terpantau di NTB senilai Rp9.900 per kilogram. Sementara itu, harga beras tertinggi didapati di Sumatra Barat, di mana harga per kilogram beras menembus Rp14.100.
Menanggapi harga beras yang terus naik, Guru Besar IPB, Dwi Andreas mengatakan, pada Agustus 2018 lalu dirinya sempat meminta Bulog agar menahan stok beras sampai September karena saat itu masih panen. "Akan tetapi harusnya di Oktober sudah ada langkah seperti operasi pasar. Tanpa terlalu menekan harga di tingkat pedagang," ujarnya. [tar]
No comments:
Post a Comment