INILAHCOM, Jakarta - Sektor penyelenggara negara khususnya politisi, mendominasi daftar hitam penindakan pemberantasan korupsi.
Sepanjang 2018 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 91 perkara unsur DPR atau DPRD di seluruh Indonesia.
"Itu juga 50 perkara melibatkan swasta serta 28 perkara melibatkan kepala daerah (29 kepala daerah aktif dan 2 mantan kepala daerah)," kata Ketua KPK Agus Raharjo di markas KPK, Rabu (19/12/2018)
Selanjutnya, sebanyak 20 perkara melibatkan pejabat eselon I dan IV. Sehingga secara total, tim penindakan KPK tahun 2018 telah melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan dan 128 telah dilakukan penuntutan.
"Itu sudah juga melakukan eksekusi terhadap 102 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ungkapnya.[jat]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2GuVqZc
No comments:
Post a Comment