INILAHCOM, Jambi - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak terus-terusan menanam kelapa sawit. Sebaiknya pindah ke tanaman lain yang juga memiliki nilai ekonomis.
"Jangan semua mau menanam sawit. Mana tadi yang mau nanam sawit? Yang lain kan banyak bisa ditanami tanaman lain," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, kota Jambi, Minggu (16/12/2018).
Jokowi menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Dalam acara ini, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.
"Yang banyak ditanami apa? Kopi? Silakan. Jangan apa-apa tanam sawit, sawit. Saya beritahu ya, sawit kita ini sudah 'gede banget'. Sudah kurang lebih 13 juta hektare. Produksinya per tahun 42 juta ton. Kalau terlalu gede lagi harganya nanti turun. Kita harus sadar itu kalau suplainya banyak, produksinya banyak, harganya turun," tambah Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, saat ini, harga kelapa sawit pun dapat dipermainkan di pasar internasional. "Sawit ini kan semua kita ekspor. Sekarang untuk sawit saya beritahu, sekarang ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana nanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi, minyaknya mirip-mirip, yaitu minyak bunga matahari di Prancis," ungkap Presiden.
Jokowi pun mendorong agar masyarakat menanam berbagai tanaman sepeti nilam untuk kosmetik maupun parfum. "Banyak sekali jenis-jenis tanaman yang bisa kita tanam. Jangan hanya sawit terus. Sawit tanam, karet tanam, harganya jatuh bareng-bareng pusing bareng juga. Tanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya tapi juga nanti jangan semuanya kopi anjlok bareng-bareng lagi nanti. Ada yang kopi, nilam, atsiri, tanaman kan macam-macam," jelas Jokowi.
Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjelaskan, terdapat 92 SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektar yang diberikan kepada 8.165 kepala keluarga.
Rincian secara ringkas adalah, Kabupaten Muaro Jambi 3.790 hektar; Kabupaten Batanghari 8.151 hektar; Kabupaten Tanjung Jabung Timur 6.139 hektar; Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.294 hektar; Kabupaten Sarolangun 2.171 hektar; Kabupaten Tebo 2.000 hektar; Kabupaten Bungo 208 hektar; Kabupaten Merangin 10.138 hektar dan Kabupaten Kerinci 1.098 hektar.
Perhutanan sosial menurut Darmin adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang gunanya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Contoh kebijakan tersebut termasuk sertifikasi lahan rakyat, redistribusi lahan dan perhutanan sosial. [tar]
No comments:
Post a Comment