Pages

Wednesday, January 30, 2019

Jokowi Tegur Susi Soal Lamanya Proses Perizinan

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kepda pelaku usaha ikan tangkap.

Jokowi menanyakan proses perizinan memakan waktu berapa lama kepada pengusaha industri perikanan yang diundang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

"Jangan takut sama Bu Susi," kata Jokowi.

Salah satu pengusaha industri perikanan, Suwarto mengatakan proses perizinan tidak begitu lama mulai Desember sampai Januari. Namun, Jokowi tidak langsung puas.

"Yang lain bener? Ada yang enggak, ada yang bener. Ini gimana ada yang bener ada yang belum. Intinya masih belum cepet ya," ujarnya.

Akhirnya, Jokowi bercerita soal proses izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dulunya bertahun-tahun tapi sekarang dua jam sudah bisa mengeluarkan sembilan perizinan.

"Saya ingin, Bu Menteri perintah ke Dirjen bangunlah sebuah sistem untuk perizinan yang cepat, yang jam lah. Zaman IT masa masih hari minggu, apalagi bulan, endak, jam," jelas dia.

Karena itu, Jokowi meminta Kementerian Perhubungan atau KKP semuanya harus diperbaiki dan dibenahi.

"Kita blak-blakan gak apa-apa, yang dulu enggak usah diurus namun ke depan kecepatan perizinan harus baik. Tidak musim, ngurus datang bolak-balik engga rampung-rampung," katanya.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjelaskan pelaporan hasil usaha dan hasil tangkap dari pengusaha industri perikanan. Saat ini, masih banyak yang belum benar sehingga Kementerian KPP tidak mengeluarkan izin.

"Jadi misalnya pendapatan 2 ribu ton setahun, pelaporannya cuma 20 ton. Suruh perbaiki, dia dandani jadi 200 ton. Tidak mau kita, tidak akan keluarkan izin, naik lagi," katanya.

Susi pun melihat banyak pengusaha yang memang tidak mau memperbaiki hasil laporannya secara tepat dan jujur, karena takut dengan persoalan pajak.

"Saya mengerti beberapa pengusaha takut konsekuensi pajak, tapi kan ya kita di negeri yang memang harus pajak, harus masuk juga. Kita ingin laporan jadi benar, jadi bukan cuma legal saja, tapi juga reported, regulatednya benar," katanya.

Menurut dia, jika laporannya disampaikan secara jujur maka pemberian izin dapat dikeluarkan dengan cepat, tidak mencapai waktu satu minggu.

"Kita ingin laporan hasil tangkapan yang benar. Kenapa? supaya kelihatan, naiknya angka pendapatan, angka tangkapan itu berapa. Apakah sudah membahayakan keberlanjutan (ikan) atau tidak, kalau seperti ini (tidak jujur) kan gelap," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping http://bit.ly/2sXJpC0

No comments:

Post a Comment