INILAHCOM, Jakarta - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan membuka diskusi publik Kampung Kota Berdaya dan Lestari di Balaikota Jakarta, Jumat (1/2/2019).
Diskusi ini diikuti perwakilan warga dari sejumlah Kelurahan, Rujak Center for Urban Studies, Community Action Plan, akademisi, dan jajaran SKPD terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pada kesempatan ini, Anies menjelaskan sebelumnya unsur pemerintah kerap kali memakai pola sosialisasi dalam penataan kampung. Pola tersebut justru akan diubah oleh Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan lebih melibatkan warga dalam menata lingkungannya sendiri.
"Inilah yang kita sebut kolaborasi, di mana warga juga terlibat aktif dalam pembangunan lingkungannya. Tujuannya, membantu kita, karena dalam membuat program pemerintah yang sifatnya grass root, dapat dikerjakan oleh grass root itu sendiri," kata Anies.
Dia berharap jajaran Pemprov DKI Jakarta ke depan juga akan lebih sering terlibat langsung dan mendatangi pertemuan warga guna membangun sinergi antara pemerintah dan warga yang lebih baik.
"Kami menginginkan sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, manfaatkan situasi pertemuan ini menjadi pertemuan interaktif dan berlangsung konsisten," tuturnya.
Selain pertemuan warga, Pemprov DKI Jakarta juga siap membantu dalam hal mendanai rancangan pembangunan dari hasil diskusi kampung. Terlebih, saat ini regulasi mengenai pendanaan untuk kegiatan mandiri warga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 24 tentang Pengadaan Barang Jasa melalui swakelola pada tipe tiga dan empat.
"Insya Allah nanti kita danai. APBD itu sekarang bermacam-macam. Terutama swakelola tipe empat, kita berikan kepada masyarakat. Jadi, masyarakatlah yang akan melaksanakan dengan sistem pelaporan yang profesional," pungkasnya. [rok]
No comments:
Post a Comment