INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan 32 nama baru calon legislatif mantan koruptor pada Pemilu 2019. Kini, totalnya ada 81 calon anggota legislatif bekas koruptor baik DPRD provinsi, kabupaten/kota maupun DPD RI.
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengatakan partai politik harus menjaga dan memperhatikan integritas kadernya yang didaftarkan sebagai calon anggota legislatif. Menurut dia, jangan sampai mengusung kader yang pernah terlibat kasus korupsi.
"Integritas partai politik harus jadi perhatian, sebab masyarakat juga sudah mulai kritisi dalam melihat rekam jejak ini," kata Zulkarnain kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).
Ia mengapresiasi KPU yang mengumumkan daftar mantan calon anggota legislatif koruptor, karena bisa membantu masyarakat dalam menentukan pilihannya sebagai wakil rakyat pada 17 April 2019. Menurutnya, pengalaman pemberantasan korupsi soal rekam jejak tak boleh dipandang enteng.
"Calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, berpotensi juga membuat masalah ketika sudah terpilih," ujarnya.
Sementara mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mendukung KPU mengumumkan partai politik yang masih menampung calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi.
"Hal yang positif dari bentuk pelayanan infomasi bagi para pemilih, pemilih perlu banyak inofmasi sebelum memilih. Jadi dikeluarkannya daftar yang resmi maka semua pihak akan lebih lancar dan keraguan karena penyelenggara resmi membukanya," katanya.
Menurut dia, alasan diumumkan calon anggota legislatif agar masyarakat di daerah juga mengetahui karena keterbatasan internet yang tidak mudah diakses. Intinya, penyelenggara pemilu harus menyediakan informasi yang cukup banyak kepada pemilih.
"Kita juga ingin memilih orang yang terbaik. KPU juga harus membuka CV caleg yang tidak mau buka. Itu aneh betul mereka tidak mau diketahui riwayat hidupnya," katanya.
Sedangkan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan partai memiliki peran dalam mengusung nama calon anggota legislatif. Harusnya, partai menjadi penjaga gerbang untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi Pemilu.
"Nah, mestinya parpol sebagai penyaring dan betul-betul memastikan seleksi berbasis kaderisasi dan berbasis rekrutmen demokratis," tandasnya. [rok]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2Soyv2h
No comments:
Post a Comment