INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu beredar rumor bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami kesulitan keuangan lantaran duitnya dipakai untuk proyek infrastruktur. Informasi ini dianggap tidak benar alias hoax.
Anggota DPR asal Partai NasDem, Ahmad Sahroni menegaskan, kabar penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo-Jusuf Kalla, tak lebih dari hoax.
Dalam hal ini, Sahroni berharap masyarakat lebih cermat dan cerdas dalam mengonsumsi informasi. Pernyataan tersebut disampaikan politisi muda Partai Nasdem itu pada saat temu warga di masa reses DPR yang berlangsung di Jalan Kalibaru Timur RT 04 RW 02, Cilincing, Jakarta Utara, merespon pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur. "Saya pastikan itu hoax," kata Sahroni menjawab pertanyaan warga saat blusukan di Jakarta Utara, Kamis (28/2/2019).
Mantan Anggota Komisi XI DPR ini menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. selain itu, terbangun jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Untuk sektor transportasi udara, Sahroni melanjutkan, pemerintah membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Transportasi laut, terbangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis dan kapal ternak, serta 500 unit kapal rakyat. "Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Sahroni.
Menurut dia, untuk merealisasi pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Investasinya memerlukan dana sebesar Rp4.700 triliun.
Lantas dari mana dana sebesar itu? Sahroni merincikan sumber pembiayaan infrastruktur ditopang APBN, program pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri. "Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3% atau sebesar Rp1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22 persen atau 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur," jelasnya.
"Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," lanjutnya. [tar]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2TkPDuo
No comments:
Post a Comment