Diskresi Bulog Bikin Petani Tinggalkan Jokowi?

INILAHCOM, Jakarta - Penugasan impor 100 ribu ton bawang putih kepada Perum Bulog, mendapat kritikan keras dari DPR. Selain menjauhkan kepada swasembada pangan, langkah tersebut menimbulkan persaingan tak sehat.

Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro dan Andi Akmal Pasludin berpandangan senada. Bahwa diskresi terhadap Bulog untuk mengimpor 100 ribu ton bawang putih tanpa adanya kewajiban menanam 5% dari kuota impor, seperti diberlakukan terhadap importir komoditas ini, jelas patut dicurigai.

Darori mendesak penugasan Bulog untuk mendatangkan 100.000 ton bawang putih impor, dievaluasi. Alasannya, kebijakan itu berpeluang membuat Bulog melakukan monopoli.

Dia berpandangan, Bulog tak dapat melakukan impor bawang putih sendiri apabila hendak melakukan impor. Pemerintah harus memberikan kuota kepada perusahaan swasta agar terhindar dari monopoli. "Kalau begini dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," kata Darori di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Darori melanjutkan, DPR akan memanggil Kementerian Pertanian guna menanyakan jadwal panen raya bawang putih. Dikhawatirkan, penunjukkan Bulog untuk impor bawang putih, justru merugikan petani.

Sedangkan Andi melontarkan kritik tajam. Bahwa penunjukan impor bawang putih tanpa kewajiban tanam 5% merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 38 Tahun 2017 juncto 24 Tahun 2018.

Beleid tersebut jelas mengatur adanya kewajiban bagi importir bawang putih untuk menanam 5% dari volume rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). "Melanggar dong. Ngapain dibuat peraturan kalau itu dilanggar. Berarti kita tidak konsisten terhadap aturan yang ada," tegas Andi.

Ia mengatakan, tujuan diterbitkannya Pementan No 38 itu, jelas mulia. Untuk melindungi kepentingan petani. Memposisikan petani tidak sebagai anak tiri oleh pemerintah. "Jangan sampai yang impor ini merugikan petani," ujar dia.

Karena kebijakan ini membuat petani sengsara, ia mendesak Menteri Perdagangan mencabut izin impor bawang putih. "Kita minta Menteri Perdagangan dan Bulog jangan menyetujui izin impor kalau tidak ada bukti penanaman. Itu saja kuncinya," papar Andi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai, diskresi impor bawang putih kepada Perum Bulog tanpa wajib tanam, menimbulkan perlakuan yang bukan saja tidak adil tapi juga merugikan petani.

Dikhawatirkan, kekecewaan petani berimbas kepada elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai capres petahana di Pilpres 2019. Apalagi, petani adalah salah satu basis massa Jokowi.

"Jangan melakukan kebijakan yang salah kaprah jelang pemilu karena akan menurunkan elektabilitas Jokowi. Apalagi hampir sebagian pemilih Jokowi adalah petani. Mereka diayomi. Dijaga. Kalau perlu diuntungkan. Jangan dirugikan. Kalau dirugikan akan berbalik arah dan ini akan merugikan pak Jokowi," ungkap Ujang.

Ujang mengingatkan, berdasarkan berbagai survei yang ada, pemilih Jokowi berasal dari kalangan menengah ke bawah seperti petani. Sementara, melihat dari sisi politik kebijakan impor terhadap elektabilitas Jokowi. "Ini basis massa Jokowi. Maka harus dijaga, jangan membuat kebijakan yang merugikan," kata Ujang. [tar]

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2CxflT0