INILAHCOM, Jakarta - Komisi VII DPR menggelar rapat dengan pendapat (RDP) dengan BPH Migas, Pertamina dan sejumlah perusahaan niaga gas dan BBM, Jakarta, Senin (18/3/2019). Ada yang menarik dalam rapat ini.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Muhamad Nasir, meragukan kegiatan verifikasi badan usaha yang melakukan penyaluran BBM nonsubsidi oleh BPH Migas setiap tiga bulan. Sebab dia masih mendapat laporan ada mobil tangki yang menyalurkan BBM tidak tepat sasaran.
"Bagaimana verifikasi, saya mendapat laporan mobil pengirim BBM masih ada yang kencing di jalan," kata Nasir kepada Kepala BPH Migas Fashurullah Asa di Gedung DPR.
Dia meminta kinerja BPH Migas ke depan diperbaiki. Apabila tidak, dia pun mengancam membubarkan lembaga itu. "BPH Migas ini dibiayai negara, atau bubarkan saja BPH Migas," kata Nasir menggertak.
Tidak sampai disitu, Nasir menanyakan keberadaan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Sebab, rapat ini sedianya akan dilakukan dengan bis Pertamina itu. "Dirut Pertamina ke mana, atau komisi VII meminta mundur. Tolong suruh hadir," kata dia.
Akibat beberapa perusahaan tidak langsung diwakili Direktur Utama, maka Pimpinan Rapat Ridwan Hisjam memutuskan untuk menunda rapat tersebut. "Karena Dirut PGN juga tidak hadir, maka rapat ditunda," kata Hisjam. [ipe]
No comments:
Post a Comment