INILAHCOM, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) seperti tidak konsisten dalam menyampaikan pendapat. Saat di DPR, Buwas sempat bilang Bulog tidak diberi peluang untuk menyalurkan beras seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.
Akibatnya, Perum Bulog terancam kolaps dan rugi besar. Namun, kini semuanya berbalik. Buwas malah menyebut banyak penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran BNPT, salah satunya E-Warong. Alhasil, pihak Kemensos geregetan dan berbagai kalangan mengkritisi pandangan tersebut.
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi Zainal Dulung mengaku tak paham dengan ucapan Buwas soal E-Warong siluman. Menurut Andi, berdasarkan informasi yang didapat, andai yang dimaksud kalau masa pembagian bansos warung buka setelah itu tutup, dia tegaskan tak ada larangan.
"Bahwa tidak ada larangan untuk itu sepanjang warung itu punya edisi dari bank. Ada izin dari bank sebagai agen, dia boleh menyalurkan bansos. Bagaimana anda bisa menyatakan siluman. Siluman itukan tidak kenal. Jadi-jadian. Lah terus edisinya dari mana? Apakah anda bisa langsung beli edisi (alat gesek kartu). Kalau siluman bisa enggak bikin edisi sendiri. Terus yang siluman yang mana. Kalau punya edisi, apa dia siluman?" kata Andi kepada Wartawan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Andi melanjutkan, mengenai 300 E-Warong tak lapor, itu ada aturan tersendiri. Menurut dia, warung harus lapor terlebih dahulu ke Bulog. Namun, kata dia, yang terjadi malah ke balik-balik. "Ini satu perusahaan dengan satu kementerian. Masa dibandingkan sih. Kan beda banget," katanya.
Andi memohon kearifan seluruh pihak dalam melihat E-Warong. Bagi dia, E-Warong merupakan program ada unsur pemberdayaan. Selama ini, lanjutnya, orang miskin terima barang tanpa terlibat apa-apa seperti penonton saja. "Sekarang rakyat ini tidak menjadi penonton. Menjadi pelaku. Kita kumpulkan orang untuk buat warung. Sudah itu, kita minta Himbara mengajarkan. Jadilah, agen E-Warong. Alhamdulillah ada penghasilan Rp 2-3 juta per bulan. Apakah itu tidak positif?" paparnya.
Dia juga menyayangkan temuan soal beras jelek di Batam dan di Jawa Timur. Namun, beras itu hasil masyarakat membeli, bukan bantuan pemerintah sehingga mereka mengembalikan. Dia pun menyinggung program BPNT. Menurutnya, saat ini Kemensos bagikan uang bukan beras.
"Sekarang kalau beli di toko kalau barangnya jelek kan dikembalikan. Mereka sudah kembalikan dan sudah digantikan yang baru yang bagus. Nah, sekarang yang mempermasalahkan itu pihak yang punya beras," katanya.
Di kesempatan lain, Mantan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan prinsip dasar Bulog harus dipegang dan selama sekian puluh tahun, Perum itu adalah sebagai alat pemerintah untuk stabitas pangan. Hal itu dia katakan menanggapi keluhan Buwas kalau Bulog akan bangkrut.
"Supaya tidak terjadi gejolak pangan, karena gejolak pangan dampaknya luar biasa. Dampak ekonomi terjadi inflasi. Dampak sosialnya, bisa menjadi keos. Nah, Bulog itu selama sekian puluh tahun, dia alat pemerintah untuk menjaga stabilisasi padi. Ada dua sisi, bagaimana menjamin harga produksi pada saat tertentu tidak jatuh karena over produksi. Pada saat kurang tidak terjadi pergerakan harga. Untuk itu bulog haru ada stok. Ini semua tentunya atas dasar penugasan oleh pemerintah," katanya.
Sehingga, omongan Buwas kalau Bulog akan bangkrut tidak tepat. Menurutnya, pemerintah juga harus bantu Bulog untuk kelurkan stok beras digudang.
"Kan stok ini dibeli dengan uang pinjaman, kalau tetap ada terus tidak bergerak ini artinya uang utangan itu membayar bunga bank. Kalau segera dikeluarkan dan dibayar. Dari hasil pembayaran itu membayar kreditnya sehingga bunganya akan berkurang. Kalau itu mandek dan tidak bergerak padahal itu waktu belinya menggunakan kredit ya kan setiap hari membayar bunga," katanya.
Sementara, anggota Komisi IV DPR, Sulaeman L Hamzah menegaskan, tugas utama Perum Bulog adalah menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, bukan untuk mencari keuntungan. "Memang Bulog itu bukan untuk cari untung. Bulog itu ditugaskan untuk melayani masyarakat, bukan untuk cari untung," kata Sulaeman.
Terkait dengan kondisi dan keluhan Buwas bahwa Bulog saat ini berada posisi merugi, menurutnya, situasi seperti itu sejatinya bukan hanya terjadi di Bulog saja. Dikatakan, kondisi tersebut juga terjadi di sejumlah BUMN.
Diungkapkan, BUMN di sektor pupuk pun juga mengalami hal serupa. Bahkan, cicilan utang yang harus dibayarkannya pun lebih besar dari Bulog. Untuk itu, memang diperlukan upaya dan terobosan guna mengatasi hal itu. Menurutnya, jika hal itu tidak segera dituntaskan, maka akan berimbas kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan, temuan mengenai ratusan e-warong yang diduga siluman alias ilegal sebagai wadah penyaluran BNPT di seluruh Indonesia sudah diserahkan ke penegak hukum. Ia pun enggan merinci persebarannya di lokasi mana saja. "Kita kan sudah serahkan ke Satgas Pangan, jadi semua informasi kita serahkan ke penegak hukum, sekarang ranahnya di mereka," ujarnya saat dihubungi.
Dikatakan Awaludin, penyaluran BPNT pada prakteknya sekarang di beberapa tempat ada yang dipasok langsung dari Bulog dan masih ada yang dipasok dari pihak lain. "Meskipun presiden pernah menyampaikan bahwa pelayanan BPNT dari Bulog, dan sudah ada edaran Kemensos, namun masih banyak yang dipasok dari pihak lain, karena juga ketentuannya membolehkan (dari selain Bulog)," ujarnya. [tar]
No comments:
Post a Comment