INILAHCOM, Malang - Ketua Umum PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Suharso Monoarfa menyerahkan sepenuhnya keputusan nama-nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, pembentukan kabinet jilid kedua 2019-2024 merupakan hak prerogratif presiden.
"Ya itu saya tidak bisa jawab, karena prerogratif presiden. Posisi menteri pantasnya dimana, saya juga tidak dalam posisi menjawab itu," kata Suharso, Minggu (6/10/2019).
Kini, Suharso mengumpulkan seluruh pengurus PPP Jawa Timur dan anggota DPRD periode 2019-2024 menyikapi hasil perolehan suara pada pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 lalu di Malang. Suharso langsung memberikan pembekalan, konsolidasi dan evaluasi kinerja partai.
"Kita mengevaluasi apakah sistem Pemilu yang kita ikuti itu tepat atau tidak, misalnya Pileg dan Pilpres menjadi satu. Apakah tepat dengan perhitungan, bila kurang tepat bagaimana kita mengatasi. Banyak kader yang bagus kenapa sampai tidak terpilih," ujarnya.
Menurut dia, konsolidasi dengan pengurus se-Jawa Timue penting. Sebab, ia ingin mengetahui penyebab kegagalan calon legislatif potensial pada pemilu legislatif 2019. Apalagi, beberapa daerah PPP gagal mendapatkan kursi legislatif di tingkat kota/kabupaten.
"Kami ingin mengembalikan semangat. Kedua, bagaimana memahami persoalan. Apalagi setiap daerah yang dihadapi itu berbeda beda, ada kearifan lokal berbeda-beda. Ini harus di evaluasi," tandasnya.[beritajatim]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2nkO3L0
No comments:
Post a Comment