INILAHCOM, Jakarta - PT MRT Jakarta mempertimbangkan menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), jika mampu menjaga kinerja positif. Alternatif Initial public offering (IPO) untuk mendukung pendanaan bagi pengembangan Moda Raya Terpadu di Jakarta.
MRT Jakarta menargetkan panjang lintasan bisa terbangun 230 kilometer pada 2030 dari saat ini 16 kilometer. "Kami tidak bisa mengandalkan pinjaman G to G (antarpemerintah). Kami harus membuka opsi lain, salah satunya menggunakan dana publik karena kami harus dapat 230 kilometer pada 2030," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar dalam paparan bertajuk "MRT Jakarta: Mengawal Keberlanjutan", di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
William Sabandar menjelaskan, penawaran saham perdana bisa dilakukan pada 2022. Terutama bila pada 2021 perusahaan bisa membayar deviden kepada pemegang saham. Pada 2021, perseroan berkomitmen mulai membayar deviden. "Kami akan bagi mana dana pengembangan, dana dividen. Kalau tiga tahun (2019-2021) ini berturut-turut keuangan positif, pada 2022 kami mengusulkan IPO. "
Selain IPO, untuk memperoleh dana, tidak tertutup kemungkinan perseroan menerbitkan surat utang atau obligasi, pemanfaatan nilai kawasan (land value capture), pinjaman langsung (direct landing sovereign) dan export credit facility.
Selain untuk membayar dividen, dana IPO juga untuk subsidi silang guna menurunkan nilai subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang sepanjang 2019 mencapai Rp560 miliar. Dari Rp300 miliar laba, sekitar Rp100 miliar dicadangkan untuk membayar dividen.
"Ini yang bisa dipakai untuk cross-subsidizing, penurunan nilai subsidi dari pemerintah. Mengurangi subsidi bisa, tapi kami tunggu sampai keuntungan bisa untuk bayar deviden," ujar William Sabandar.
Pada tahun pertama pengoperasian MRT, April hingga Desember 2019, William optimistis membukukan laba bersih Rp60 miliar-Rp70 miliar dan pendapatan Rp1 triliun dengan biaya operasional Rp940 miliar. Pendapatan itu ditopang nontiket (non-farebox) Rp 225 miliar, sementara tiket (farebox) Rp 180 miliar.
Data yang ada menunjukkan, dari pendapatan nontiket itu, kontribusi paling besar yakni periklanan 55 persen, hak penamaan stasiun (naming rights) 33 persen. Lalu, telekomunikasi dua persen dan retail serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 1 persen.
Jika pendapatan dari nontiket terus ditingkatkan, pendapatan dan laba akan terdongkrak sesuai target, yakni laba bersih Rp200 miliar Rp250 miliar pada 2021 dan Rp300 miliar Rp350 miliar pada 2022. Kata William, hal itu sebuah terobosan yang harus dijaga supaya perusahaan sehat. Memberikan layanan premium, karena dengan begitu perseroan mendapatkan bisnis premium.
Pada 2021, PT MRT Jakarta juga mulai mengelola Kawasan Berbasis Transit (Transit Oriented Development/TOD) yang bisa menambah pendapatan. Potensinya per tahun Rp242 triliun di lima kawasan, yakni Dukuh Atas, Istora Senayan, Blok M, Fatmawati dan Lebak Bulus.[nes]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/37IGEaO
No comments:
Post a Comment