INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengaku sudah pernah melaporkan indikasi ketidakberesan Proyek Meikarta kepada presiden.
Hal itu disampaikan Deddy usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (12/12/2018).
"Saya juga lapor ke Pak Jokowi, Pak ini beberapa pejabat publik sudah main bola liar sama Meikarta, ini adalah faktanya begini. Pak jokowi bilamg, ya sudah sesuai aturan dan prosedur," kata Deddy kepada wartawan.
Sesuai izin yakni SK Gubernur tahun 1993, peruntukan lahan Meikarta hanya 84,6 hektar. Sementara Meikarta mengklaim sudah siap lahan 500 hektar untuk diubah menjadi kota mandiri.
"SK gubernur tahun 1993 ya 84,6 bukan 500. Jadi itu saja," tegasnya.
Selain itu, Deddy juga menyebut perubahan aturan tentang tata ruang kawasan strategis harus sampai pusat. Tak bisa daerah serta merta memberikan atau mengubah aturan tersebut.
"Itu harus disetujui oleh pemprov, kalau sudah disetujui pemprov belum tentu bisa juga dilakukan, harus disetujui oleh pusat. Karena yang namanya tata ruang tadi adalah top down, jadi bukan karena kabupaten merubah lantas bisa dilakukan, tidak," bebernya.
"Harus mendapat persetujuan provinsi dan pemerintah pusat. Ga bisa suka-suka karena dampaknya besar andai kata terjadi bencana soal masalah ruang," sambungnya memastikan.
Deddy hari ini diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap pengurusan izin Proyek Meikarta.
Sembilan orang sudah jadi tersangka. Diantara Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. [ton]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2zWxOa7
No comments:
Post a Comment