INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan layanan berbasis digital.
"Saya minta di tahun ini bisa dimulai sistem layanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR BPN. Saya minta agar Kementerian ATR BPN mulai transfromasikan seluruh bisnis proses secara digital," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (6/2/2019).
Menurut dia, semua negara dunia saat ini sudah berubah total karena kemajuan teknologi sehingga Indonesia juga harus segera ditransformasikan ke dalam sistem layanan berbasis digital.
Karena, kata dia, apabila Indonesia tidak melakukan perubahan teknologi maka akan ditinggal. Sebab, negara cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan itu yang menjadi kunci.
"Layanan pertanahan harus bisa diakses masyarakat dari mana saja. Sehingga kantor-kantor pertanahan harusnya tidak lagi padat orang ngantre, penuh orang antre. Semua berkas, dokumen ditransformasikan dalam format digital," ujarnya.
Untuk itu, Jokowi minta sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Kementerian ATR/BPN perlu dibangun ditingkatkan mulai tahap rekrutmen, tahap upgrading, pola karir, sistem penilaian berbasi kinerja, berbasis kompetensi, pemberian reward dan punishment sangat penting.
"Rakyat butuh sertifikat untuk pengakuan atas hak tanah yang mereka miliki, harusnya mereka urus gampang, bisa sendiri tidak pakai perantara calo. Kalau ada biaya, biayanya jelas. Yang kita harapkan proses cepat, tidak harus menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun," tandasnya. [ipe]
No comments:
Post a Comment