INILAHCOM, Jakarta - Kebutuhan minyak dan gas (migas) di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Ironisnya, tidak seimbang dengan produksi di dalam negeri, khususnya minyak.Untuk menutup kebutuhan, terpaksa impor minyak.
Bambang Dwi Djanuarto, Lead External SKK Migas mengatakan, Indonesia sudah menghadapi kritis migas. Pemerintah sendiri sudah mendorong keras ketahanan energi migas. *Presiden Jokowi sudah mengambil blok blok migas yang dikuasai asing untuk diserahkan ke BUMN," ucap Dwi dalam seminar yang digelar Front Pemuda Marhaen di Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Selain itu, negara juga mengurangi ekspor migas. Jokowi, kata Dwi memaksa agar BUMN lokal mau membeli minyak lokal meskipun lebih untung kalau dijual ke luar. Artinya, pemerintah sudah memangkas puluhan aturan perundangan. "Peraturan yg tak berpihak pada investasi migas harus dipangkas," tegas Bambang.
Dia mengatakan perusahaan migas harus mengeluarkan investasi yang luar biasa. Perusahaan migas butuh kepastian hukum.
Sementara, Akhmad Yuslizar, aktivis 98 mengatakan, upaya penemuan ladang minyak baru di Indonesia, acapkali terganjal masalah perizinan. "Pemerintah harus bisa memangkas proses perizinan eksplorasi migas. Dengan harapan membuat investor migas mau berinvestasi di Indonesia. Pemerintah harus bekerja keras agar target investasi migas bisa tercapai. Sehingga nantinya akan ada temuan-temuan migas di tanah air yang membantu cadangan migas. Kondisi migas kita kritis, hanya saja kita meyakini dengan regulasi dan peraturan perijinan yang membaik maka akan berdampak bagi temuan migas baru," ucapnya.
Jefri Silalahi, Wasekjen Pospera sebagai salah satu nara sumber seminar mengatakan, harus didorong revisi UU Migas. Kalau perlu, SKK migas didorong badan usaha khusus yang profit. "Stop membuat produk perundangan baru yang menambah izin-izin baru menjadi sangat panjang. Alhasil meja-meja makin banyak dan pungli pun bertebaran," tandasnya. [tar]
No comments:
Post a Comment