INILAHCOM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana melakukan evaluasi terhadap jalannya Pilkada secara langsung. Hal itu lantaran biaya pemilihan kepala daerah terlalu tinggi.
Menurut Tito, biaya politik di Pilkada yang tinggi itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi.
"Kita lihat adanya politik biaya Tinggi. Mulai dari biaya dari pemerintah APBN dan APBD, yang dikeluarkan untuk mobilisasi masyarakat. Karena pilkada langsung memobilisasi masyarakat antara ke bilik suara, otomatis dengan mobilisasi masyarakat yang besar biayanya jadi lebih tinggi," ungkap Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Dia pun ingin bertemu calon kepala daerah yang mengklaim jika maju di Pilkada secara langsung tak mengeluarkan uang sepeser pun dari kantongnya."Ya kalau ada yang menyatakan enggak bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya," ujar Tito.
Dia mengatakan, biaya mahal yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah di Pilkada langsung biasanya digunakan untuk kampanye, saksi di TPS dan lainnya.
Namun, menurut Tito, jumlah pengeluaran calon kepala daerah dengan gaji yang diterima sebagai kepala daerah. Menurutnya, tiap kepala daerah akan rugi, apabila gaji yang didapatkannya tak benading denyan modal politik yang dikeluarkan.
Dengan kondisi demikian, lanjut Tito, operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi yang kerap kali menjerat kepala daerah bukanlah satu hal yang membanggakan.
"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi," tutup Tito.
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2QGon87
No comments:
Post a Comment