INILAHCOM, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan mengatakan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) definitif PT Freeport Indonesia dalam waktu dekat ini selesai.
"Freport sebentar lagi selesai dan jadi IUPK dalam waktu dekat ini," kata Jonan di Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018) malam.
Namun ia, dia tidak merincikan apakah permasalahan lingkungan akibat kegiatan penambangan PT Freport yaitu Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing, sudah diselesaika atau belum. Padahal penyelesaian masalah ini sebagai salah satu terbitnya IUPK untuk perusahaan asal Amerika Serikat itu.
Nah, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menjadi 51% milik Indonesia dijadwalkan selesai pada Desember 2018 ini. Belum terlaksananya divestasi ini karena masih menunggu penerbitan izin lingkungan.
Sebelumnya, Executive Vice Presiden PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas mengakui masalah lingkungan berupa limbah tailing belum selesai, dan saat ini dalam proses penyelesaian.
"(Masalah lingkungan) Sedang dalam penyelesaian," kata Tony di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Dikonfirmasi apakah pihaknya meminta permen mengenai masalah lingkungan dicabut, Tony enggan mejawan. Hanya saja, pihaknya berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan. Sebab, lingkungan adalah salah satu syarat terbitnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) definitif dari Kementerian ESDM.
"Ini kan sedang dibahas semua, sSedang tahap penyelesaian," kata dia.
PT Inalum sebekumnya mendesak PT Freeport segera menyelesaikan permasalahan lingkungan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing, atas kegiatan pertambanga di Papua.
Sebab, bila perusahaan Amerika Serikat itu tidak segera menyelesaikan maslah itu, maka Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) tak akan dikeluarkan Kementerian ESDM. Dengan demikian, pihaknya belum bisa melakukan pembayaran akuisisi 51% saham senilai US$3,85 miliar. [hid]
No comments:
Post a Comment