INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim segera disidangkan.
Diketahui, dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga bersama-sama mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun akibat korupsi SKL BLBI."Yang jelas kita harus masuk secepatnya prosesnya di Pengadilan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
KPK tak ambil pusing dengan sikap Sjamsul dan Itjih yang hingga kini tidak koperatif. Dalam proses penyelidikan kasus ini, KPK setidaknya telah melayangkan tiga kali panggilan permintaan keterangan kepada Sjamsul dan Itjih. Namun, Sjamsul dan Itjih yang kini menetap di Singapura tak pernah memenuhi panggilan KPK.
Saut mengatakan, banyak cara yang bisa dilakukan KPK untuk menuntaskan kasus ini, meski Sjamsul dan Itjih tak kunjung koperatif. Salah satunya dengan menempuh peradilan in absentia atau peradilan tanpa dihadiri terdakwa."Kan sudah standarnya. In absentia tadi," katanya.
Selain itu, kata Saut, pihaknya juga bakal menjalin kerja sama dengan otoritas Singapura, termasuk Lembaga Antikorupsi Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB). Saut optimistis, kerja sama dengan Singapura dalam menangani kasus ini bakal berjalan dengan baik. Apalagi, KPK sebelumnya telah bekerja sama dengan CPIB dalam menangani kasus korupsi lain, seperti e-KTP dan Garuda.
"CPIB ya sudah jelas itu. Kerja sama nanti bagaimana mereka bisa bantu kita. Mereka welcome kok. Pak Laode sudah dua kali kesana bertemu," katanya.
Apapun strategi yang dilakukan, KPK pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun menjadi prioritas dalam menangani kasus ini. Untuk itu, KPK fokus melacak aset-aset Sjamsul yang dapat dirampas sebagai bagian pemulihan kerugian keuangan negara.
"Ya mau nggak mau (kejar aset Sjamsul)," katanya.
No comments:
Post a Comment